Indeks Parpol

"Semua kader Gerindra mendukung Prabowo maju sebagai capres di Pilpres 2019," kata Fadli Zon.

KPK menilai partai politik masih belum sepenuhnya menjalankan agenda pemberantasan korupsi di internal partai.

Menurut Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, Prabowo bisa menjadi calon presiden di pilpres 2019.

Korupsi yang melibatkan politik dinasti marak terjadi karena parpol tidak menganggapnya sebagai sebuah persoalan dengan justifikasi setiap orang berhak dipilih.

KIPP mendorong parpol untuk mengajukan gugatan PKPU No.6 Tahun 2018 terkait verifikasi parpol ke MA.

Ada empat partai baru yang paling banyak dicari pengguna mesin pencari Google.

SBY menunjuk AHY menjadi ketua tim pemenangan Partai Demokrat untuk pemilu 2019.

Berkarya menjadi satu dari 14 partai politik peserta pemilu 2019 yang sudah ditetapkan KPU.

Dahnil Anzar sudah meminta kepada semua kader Pemuda Muhammadiyah untuk tidak memilih partai yang pro-kekebalan hukum bagi anggota DPR.

Dilema klasik PKS: setia pada jalur dakwah atau berkompromi?

Partai Parsindo menuding Sipol mudah di-hack. Selain itu, sering didapati laman Sipol masih dalam maintenance.

Input data ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) merupakan syarat wajib yang harus dilakukan sebelum mendaftar di KPU.

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap untuk memproses kenaikan dana parpol yakni sebesar Rp1.000 per suara sah.

ICW mendesak agar kenaikan dana parpol harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas yang selama ini kurang menjadi perhatian.

"Kita akui bangsa Indonesia saat ini terancam eskalasi politik tinggi. Oleh karena itu Partai Idaman harus siap menjadi agen perubahan Indonesia dalam kerukunan antar sesama maupun antar agama secara nasional," kata Rhoma.

Pengurus KSPI memobilisasi buruh untuk melakukan gerakan politik di Jakarta. Mereka ikut turun dalam "Aksi Bela Islam" dan mendukung pasangan Anies-Sandiaga.

Usulan sejumlah fraksi DPR agar kursi anggota parlemen ditambah menjadi menjadi 570 kursi dinilai bukan solusi yang tepat dari masalah keadilan pembagian kursi di daerah.

KPK baru saja merilis hasil kajian pendanaan partai politik. Salah satu kajiannya memungkinkan agar parpol mendapat dana dari APBN lebih besar dari ketentuan yang hari ini ada. Namun, saat mendapat dana dari APBN, parpol harus siap diaudit.

Perdebatan tentang pemberlakukan kembali sistem pemilu secara proporsional kembali mengemuka di ranah politik Indonesia. Namun, sistem proposional tertutup dinilai lebih efektif dalam mendorong masuknya wakil rakyat terbaik di parlemen.

FITRA menilai, salah satu penyebab mandeknya kaderisasi kepemimpinan dalam parpol adalah mahalnya biaya politik.