Calon Menteri Ekonomi Kabinet Jokowi Diharapkan Bebas dari Parpol

tirto.id - Presiden Joko Widodo mulai menemui partai pendukungnya untuk meminta masukan mengenai sosok menteri yang pas bagi kabinet kerja periode kedua. Partai Golongan Karya dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dipastikan sudah menemui mantan wali kota Solo itu.

Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah UI, Abdillah Ahsan mengatakan calon menteri yang diusung Jokowi nantinya sebaiknya bebas dari partai politik. Menurut Abdillah, kriteria ini menjadi sangat signifikan untuk diperhatikan sebab bila salah memilih, ia khawatir dampaknya dapat memengaruhi dunia usaha.

Abdillah pun menyarankan agar Jokowi berani memilih menteri sesuai ekspektasi dunia usaha. Tepatnya mereka yang berasal dari kalangan profesional. Meskipun sedikit banyak ada tekanan dari partai politik, Abdillah yakin untung-ruginya tak sepadan jika Jokowi mampu memenuhi ekspektasi rakyat Indonesia.

“Sesuai ekspektasi dunia usaha, orang profesional. Sebaiknya tidak dari partai agar bebas dari conflict of interest,” ucap Abdillah saat dihubungi reporter Tirto pada Kamis (4/7/2019).

Namun, pengamat ekonomi-politik Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri berpendapat lain.

Menurutnya, posisi menteri adalah hal yang wajar jika seandainya diisi oleh partai politik dan presiden memang memiliki hak untuk itu. Hal yang sama juga berlaku bagi para menteri dari kalangan profesional.

Yose mengatakan hal yang penting dan perlu diperhatikan adalah sikap presiden itu sendiri usai ia memilih menteri. Tanpa arahan dan strategi yang jelas, Yose ragu bila terlepas siapa pun menterinya, kabinet kedua Jokowi justru tak akan membuat perubahan signifikan.

“Ini tergantung presidennya. Bukan ranah menteri. Menteri akan ikut arahan presiden,” ucap Yose saat dihubungi reporter Tirto pada Rabu (3/7/2019).

Sebelumnya pada Rabu (12/6/2019), Presiden Jokowi ternyata sempat melontarkan pernyataan bahwa ia tak mengenal istilah membagi jatah kursi menteri. Ia yakin partai pendukungnya paham kalau urusan ini adalah hak prerogatif presiden.

“Dalam politik bukan masalah, tanya saja ke partai-partai apa pernah kita bicara masalah menteri? Atau menteri apa? Enggak pernah,” ucap Jokowi seperti dikutip dalam Antara.