Indeks Pansus Ruu Terorisme

Seluruh anggota Pansus menyatakan setuju RUU perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk diambil keputusan.

Enny Nurbaningsih menyatakan, tim sinkronisasi tidak mengubah pasal RUU Terorisme, sehingga TNI dipastikan bisa terlibat dalam pemberantasan aksi teror.

Dua rumusan definisi terorisme Tim Panja RUU Terorisme berbeda dengan hasil rapat Pansus RUU Terorisme dengan pemerintah pada 17 April 2018.

Kapolri mengusulkan agar RUU Terorisme memuat ketentuan soal pemidanaan terhadap jaringan organisasi teror yang begerak secara rahasia.

Wapres JK menilai perdebatan mengenai definisi dalam pembahasan RUU Terorisme tidak terlalu penting sehingga perlu segera diakhiri.

Densus 88 dianggap jadi satu-satunya pihak yang tidak setuju dengan definisi terorisme.

Pansus akan menggelar rapat pembahasan lanjutan pada Rabu (23/5/2018) dengan agenda membahas definisi terorisme.

Muhammadiyah mengusulkan status kelembagaan BNPT berubah menjadi komisi yang melibatkan unsur Polri, TNI, tokoh masyarakat dan agama serta akademisi.

RUU Terorisme mengatur bahwa teknis pelibatan TNI dalam penindakan kejahatan teror akan diatur dalam peraturan turunan berupa PP dan Perpres.

Penahanan untuk penyidikan bagi terduga teroris bisa dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

"Pada prinsipnya pemerintah sudah satu suara dan sudah kita konsolidasikan untuk segera RUU [Terorisme] ini selesai. Paling satu kali pertemuan bisa selesai."

Pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru mengaktifkan lagi Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI dalam memberantas terorisme.

Menurut Fadli, UU Terorisme sudah ada sejak tahun 2003 dan telah memberikan kewenangan kepada kepolisian dan BNPT untuk memberantas terorisme.

"Kendala tentang Revisi Undang-Undang Terorisme sudah kita sepakati dan selesaikan bersama, sehingga dalam waktu singkat revisi itu mudah-mudahan dapat segera kita undangkan."

Melibatkan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme rawan bias kepentingan politik dari rezim yang sedang berkuasa.

Pansus DPR menyetujui pasal yang mengatur pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dengan syarat diikuti dengan penerbitan Perpres.

Koordinator KontraS mengatakan, tanpa adanya aturan hukum yang tegas, ia khawatir pelibatan TNI dalam penanganan terorisme ini mengancam supremasi sipil.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati TNI dilibatkan dalam upaya penanganan terorisme pada revisi UU No.15/2003.

"Kami ingin, ketika rapat dengan Pansus (RUU Terorisme), sikap pemerintah itu sudah tunggal," kata Hanafi Rais.

Ryamizard Ryacudu mendukung usulan Marsekal Hadi Tjahjanto soal pelibatan TNI secara lebih luas dalam penanganan terorisme.