Indeks Pansus Ruu Terorisme

Pansus RUU Terorisme mendesak Kemenkopolhukam, Kemenkumham, TNI dan Polri segera menyamakan pendapat soal usulan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

Menurut Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii, saat ini sudah tidak ada lagi substansi yang diperdebatkan antara pemerintah dengan DPR dalam RUU itu.

Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan TNI tidak meminta peranan apapun dalam pembahasan RUU Antiterorisme di DPR.

Wakil Ketua Pansus RUU Antiterorisme DPR RI, Hanafi Rais menyatakan BNPT akan menjadi lembaga yang bertugas menggordinasikan kerja-kerja TNI dan Polri serta semua lembaga lainnya dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. 

Presiden Joko Widodo mendesak DPR RI segera merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau RUU Antiterorisme.  

Pansus Khusus menargetkan RUU Terorisme akan selesai sebelum November 2017, sehingga bisa memperkuat upaya deteksi dini dan pencegahan aksi teroris

Para anggota Pansus RUU Terorisme DPR RI pesimistis pembahasan revisi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bisa segera rampung sesuai target pada April mendatang.

Pemerintah seringkali membatalkan secara sepihak rapat RUU Terorisme yang sudah direncanakan antara Pansus dengan pemerintah.

Fadli Zon menegaskan bahwa penanganan kasus terorisme telah memiliki koridor-koridor hukum yang jelas sehingga pelaksanaannya dapat menghindari kesalahan prosedural. Penanganan terorisme, menurutnya, juga harus mempertimbangkan faktor pencegahan dan tidak hanya penindakan.