Indeks Ott Kpk

KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka korupsi proyek. Saat ditangkap, barang buktinya duit Rp2 miliar.

Veronica sebut Nurdin Abdullah tidak dalam OTT KPK, namun sedang dalam keadaan beristirahat saat petugas KPK datang ke rumah jabatan gubernur.

Nurdin Abdullah dan lima orang lainnya yang ditangkap komisi antirasuah telah tiba di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu pukul 09.45 WIB.

Berdasarkan LHKPN, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tercatat memiliki total kekayaan Rp51.356.362.656.

KPK saat ini sudah membawa Nurdin Abdullah bersama pihak-pihak lainnya yang turut ditangkap untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta.

Nurdin Abdullah adalah Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) (2018-2023)

KPK menetapkan lima tersangka yakni Menteri Sosial Juliari P Batu Bara, pejabat pembuat komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono dan pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke serta mengamankan uang dengan jumlah Rp14,5 miliar.

KPK bakal mengumumkan siapa saja pejabat Kementerian Sosial yang ditangkap tangan karena dugaan korupsi dana bansos COVID-19 nanti malam. 

Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo dan 2 tersangka lain ditahan di Rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari pertama sampai 23 Desember 2020.

KPK melakukan OTT terhadap pejabat Kementerian Sosial terkait dana bansos COVID-19 pada Jumat malam hingga Sabtu.

Mensos Juliari Batubara mengkonfirmasi bahwa yang ditangkap tangan KPK merupakan pejabat Kemensos eselon III.

Mensos Juliari Batubara membenarkan salah seorang pejabat Kemensos ditangkap KPK dan saat ini pihaknya masih memonitor.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan Bupati Kabupaten Banggai Laut Wenny Bukamo, Kamis, 3 Desember 2020 pukul 13.00 Wib.

Ajay Muhammad Priatna menjadi Wali Kota Cimahi ketiga yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK melakukan dua OTT dalam dua hari. Salah satu di antaranya menteri. Apakah ini tanda KPK bangkit dari mati suri?

Prabowo Subianto pernah bilang bakal memenjarakan kader yang korup dengan tangannya sendiri. Tapi saat Edhy ditangkap, dia diam saja.

Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.

Ahmad Basarah mengakui Andreau Misanta Pribadi adalah kader PDIP, tapi mengatakan tindakannya tak ada kaitannya dengan partai.

Sejumlah kejanggalan telah muncul terkait kebijakan ekspor benih lobster sebelum Menteri KKP Edhy Prabowo ditangkap KPK.

Soal OTT KPK Edhy Prabowo, anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasaludin menyesalkan ekspor benur menjadi "bancakan" pihak-pihak tertentu.