Indeks Ott Kpk

KPK menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat kasus dugaan suap dalam pengesahan judicial review Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dalam waktu kurang dari satu hari.

Patrialis Akbar dicokok oleh KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan. Usai diperiksa, Patrialis membantah dirinya menerima uang dari pengusaha bernama Basuki. Katanya, ia merasa dizalimi.

KPK menetapkan Patrialis Akbar dan tiga orang lainnya dalam kasus suap kepada hakim Mahkamah Konstitusi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, pada Rabu (25/1/2017). Ia mengatakan Patrialis ditangkap di sebuah hotel, Taman Sari, Jakarta Barat. Patrialis Akbar pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Amanat Nasional selama dua periode dan Menteri Hukum dan HAM periode 2009-2011.

KPK akhirnya memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar.

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil usulkan perubahan mekanisme perekrutan calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

ICW menilai kasus OTT Patrialis Akbar membuktikan MK belum belajar dari kisah OTT Akil Mochtar dalam bidang pengawasan. Oleh karena itu, ia menyarankan agar MK memperkuat pengawasan. Pengawasan internal berupa sikap dan etik dari para hakim. Selain itu, MK juga harus menggalakkan pengawasan eksternal agar tidak bermasalah lagi ke depan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum mendengar informasi mengenai tertangkapnya salah seorang Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK benarkan kabar ada penangkapan terhadap aparat penegak hukum.

Sepanjang 2016 telah ada sebanyak 23 hakim yang bermasalah. Beberapa hakim terlibat kasus dalam OTT KPK.

Dalam OTT yang digelar Rabu, KPK menangkap empat orang yang terlibat dalam proyek Badan Keamanan Laut (Bakamla). Pihak Bakamla pun membenarkan ada satu penyelenggara negara yang tertangkap tangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan langkah perubahan struktural di kementeriannya dengan melantik dua pejabat eselon II Ditjen Pajak pada Selasa (29/11/2016).

Pegawai Ditjen Pajak yang terlibat dalam perkara suap, Handang Soekarno, mengaku dirinya diiming-imingi komisi untuk membantu PT EK Prima. Handang pun mengatakan dia tidak pernah meminta apa pun kepada pengusaha.

Wakil Ketua KPK, Laode Syarif menjelaskan dalam pengembangan kasus suap di DJP pihaknya bisa saja memeriksa Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengungkap kasus-kasus besar, salah satunya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang disebut menguras keuangan negara hingga Rp140 triliun.

Sri Mulyani Indrawati mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pejabat Ditjen Pajak yang diduga menerima suap dari pengusaha.

KPK menahan Hartoyo terkait kasus tindak pidana korupsi proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebumen dalam APBD-P Tahun 2016.

KPK resmi menahan Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudi Tri Hartanto  setelah operasi tangkap tangan atas dugaan suap ijon proyek-proyek pendidikan Pemkab Kebumen senilai Rp4,8 miliar dengan barang bukti uang yang disita sebesar Rp70 juta.

Pengacara Irman Gusman, Tommy Singgih menilai ada sejumlah kejanggalan terkait kasus korupsi yang melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah itu. Menurutnya uang senilai Rp100 juta terlalu kecil buat Irman.

Irman Gusman ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK beserta barang bukti uang senilai Rp.100 juta, pada Sabtu dini hari.