Indeks Ott Kpk

KPK melakukan OTT terhadap Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.

KPK menduga duit 6000 dolar Singapura yang disita saat OTT di Kepri bukan penerimaan pertama. OTT itu menjaring Gubernur Kepri.

OTT KPK diduga terkait perizinan reklamasi di Kepulauan Riau.

KPK tegas menyebutkan tidak akan melimpahkan kasus OTT Kejati DKI ke Kejaksaan Agung

KPK mengamankan uang masing-masing 8.100 dan 20.874 Dolar Singapura, 700 Dolar Amerika Serikat, dan Rp200 juta

KPK bisa bekerja sama dengan pihak Kejaksaan RI terkait kasus dugaan suap Aspidum Kejati DKI Jakarta, namun penanganan kasus tetap dalam wewenang KPK.

Gelar perkara kasus dugaan penerimaan suap dalam OTT Aspidum Kejati DKI Jakarta Agus Winoto dilangsungkan oleh KPK, hari ini, Sabtu (29/6/2019) pagi.

KPK meminta Kejaksaan menghadirkan Aspidum Kejati DKI, Agus Winoto di kantor Komisi Antirasuah untuk menjalani pemeriksaan pada malam ini.

Menurut Syarief, lima orang yang ditangkap tersebut adalah dua orang jaksa, dua orang pengacara dan satu pihak swasta.

M Prasetyo memastikan ada dua orang jaksa yang ditangkap dalam OTT KPK.

Prasetyo mengatakan dua jaksa yang ditangkap bernama Yuniar dan Yadi.

Jaksa Agung Prasetyo membenarkan KPK telah menangkap jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Prasetyo mengatakan, dalam operasi ini KPK mencokok jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Kajati DKI Jakarta Warih Sadono sempat memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti dan mengawal mobil KPK.

Penyidik KPK membawa dokumen dari dua tempat yang digeledah yakni Kantor Imigrasi Mataram dan antor PT Wisata Bahagia di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

KPK kembali menggelar OTT pada hari Senin kemarin dan menangkap 8 orang pejabat imigrasi terkait kasus pemberian uang kepada pejabat imigrasi setempat terkait izin tinggal WNA di NTB. 

KPK menyangka Supriyono, ketua DPRD Tulungagung sebagai tersangka, diduga menerima suap total Rp4,8 miliar dari Bupati Tulungagung non-aktif Shahri Mulyo dan sejumlah proyek.

Penonaktifan ini mulai berlaku sejak Jumat (3/5/2019) dan atas hal ini, hakim Kayat hanya akan menerima setengah dari gajinya.

Juru Bicara MA mengatakan, tahun ini pihaknya mencanangkan tahun bersih-bersih terhadap oknum peradilan tercela. Lembaga peradilan tertinggi itu pun bekerja sama KPK terkait hal ini.

KPK menetapkan hakim PN Balikpapan dan dua orang lainnya sebagai tersangka.