Indeks Otsus Papua

Bamsoet mendorong penyelesaian masalah Papua tidak hanya secara tindakan tegas aparat, tetapi juga pendekatan kesejahteraan.

Presiden Jokowi membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua.

Adriana sebut selain lemah sosialisasi, otsus lebih identik dengan uang. Itu salah satu yang membuat penerapan otsus tak maksimal.

Mahasiswa menilai seharusnya Bupati Mimika berkonsultasi dengan rakyat Papua & MRP perihal pembentukan tiga provinsi baru di Papua.

Wapres mengklaim perubahan UU Otsus Papua untuk mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian di Bumi Cendrawasih.

Pertemuan Presiden Jokowi dengan anggota MRP dinilai sebagai politik pecah belah pemerintah terhadap sikap rakyat Papua.

Delegasi MRP yang menemui Jokowi di Istana Bogor mengklaim aspirasi Otsus & pemekaran DOB berasal dari masyarakat Papua dan bukan dari kelompok jalanan.

Ketua MRP menyebut pihak MRP yang datang ke Istana merupakan oknum-oknum yang mengatasnamakan MRP dan tidak mewakili aspirasi rakyat Papua.

Amnesty International Indonesia mendesak DPR dan pemerintah tak melanjutkan pembahasan 3 RUU terkait pemekaran wilayah Papua.

AMPTPI berpendapat rakyat Papua menolak dua kebijakan tersebut sebab upaya itu bukanlah politik rekognisi yang menjawab penderitaan rakyat Papua.

Komnas HAM meminta ada solusi permanen untuk menyelesaikan kekerasan di Papua atas dampak Otsus dan wacana DOB.

Jaminan perlindungan hak-hak orang asli Papua berpotensi semakin terancam setelah Otonomi Khusus Papua jilid II berlaku.

Polisi melakukan kekerasan kepada pendemo tolak otonomi khusus di Jayapura, Papua.

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan pemanfaatan dana tersebut belum optimal.

Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan pemerintah akan memperpanjang besaran anggaran otonomi khusus Papua dan pemekaran Papua.

Laju pembangunan di Papua dan Papua Barat masih lambat meskipun otsus sudah berumur 20 tahun. Apa inti permasalahannya?

Sejumlah mahasiswa Papua melakukan aksi penolakan perpanjangan otonomi khusus (Otsus) Papua Jilid II di depan gedung Kementerian Dalam Negeri, Rabu (24/2/2021). 

Mahasiswa Papua di Malang, Bandung, dan Pontianak berdemonstrasi menuntut penolakan Otonomi Khusus Papua Jilid II dan pemekaran daerah.

Representasi orang Papua, MRP dan DPRP, menyebut revisi Otsus adalah proyek sepihak pemerintah pusat yang absen dari aspirasi orang asli.

Pemerintah telah memberikan dana otonomi khusus senilai Rp93 triliun untuk Papua dan Rp33 triliun untuk Papua Barat.