Indeks Otsus Papua

DPR RI mengesahkan 30 anggota Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Otonomi Khusus akan diperpanjang dan kucuran dananya naik, tapi rasisme terhadap orang Papua terus terjadi.

Pemerintah bakal mengucurkan Rp234 triliun untuk dana Otsus Papua selama 20 tahun ke depan.

RUU Otsus Papua masuk pembahasan prioritas DPR RI masa sidang III 2021.

Ratusan organisasi di Papua menggalang petisi penolakan Otonomi Khusus jilid II.

Pembahasan RUU Otonomi Khusus Papua berlangsung pada 2021.

Mahasiswa Papua di DKI Jakarta dan Jawa Barat menolak pengatasnamaan dukungan terhadap otsus II.

Alasan pembubaran; massa tidak memiliki surat pemberitahuan, menciptakan kerumunan saat pandemi COVID-19, dan mencegah hasutan perpecahan bangsa.

Rapat legal pembahasan otsus oleh Majelis Rakyat Papua dijegal. Orang-orangnya ditangkapi karena dituding merencanakan makar.

Polisi membubarkan diskusi otonomi khusus dan menangkap staf serta anggota Majelis Rakyat Papua berdalih ada bahasan referendum.

Salah satu bunyi maklumatnya, dilarang merencanakan makar maupun tindakan lain yang bisa memicu terjadinya konflik sosial.

Akibat peristiwa itu, 13 demonstran ditangkap dan ditahan di Polsek Abepura sementara 5 orang luka karena diduga ditembak.

Mahfud klaim lebih dari 90 persen rakyat Papua tak mempersoalkan kebijakan revisi pasal otsus. Pihak yang menolak, menurutnya, hanya ‘orang-orang tertentu’.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan ada kesalahan narasi publik ihwal otonomi khusus tersebut.

Aksi Front Mahasiswa dan Rakyat Papua dari Universitas Cenderawasih yang berdemo menolak otsus Papua jilid II dibubarkan paksa aparat kepolisian.

Juru Bicara PRP Jefry Wenda mengatakan aksi tolak Otonomi Khusus Jilid II, Kamis (24/9/2020) berujung pada penangkapan peserta aksi.

Sepanjang 2009 hingga 2020, kata Era, terjadi 417 kasus penembakan di area konsensi PT Freeport Indonesia.

Otsus Papua memunculkan banyak persoalan rumit: dari deforestasi sampai genosida. PR besar bagi HUT RI ke-75.

ULMWP tak mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka akan merebut kembali kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri bagi Papua.

Otsus Papua berakhir tahun depan. Banyak pihak menilai semestinya proyek itu tak dilanjutkan.