tirto.id - Pemerintah telah mengestimasi dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat selama 20 tahun ke depan. Nilainya naik signifikan dengan asumsi dana alokasi umum (DAU) pemerintah per tahun naik 3,02 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, taksiran dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua selama 20 tahun ke depan sebanyak Rp234 triliun.
“Ini juga menggambarkan Pemerintah Pusat terus berkomitmen terkait capaian pembangunan dan menutupi kesenjangan di wilayah Papua,” kata Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI secara virtual di Jakarta, Selasa (26/1/2021).
RUU Otsus Papua saat ini tengah dibahas oleh DPR RI. Salah satu pasal yang akan direvisi terkait pendanaan yang ditambah dari 2 persen jadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Otsus dimulai pada 2002 dan berakhir tahun ini. Selama 20 tahun berjalan, pemerintah telah mengucurkan dana Otsus hingga Rp101,2 triliun. Terdapat alokasi transfer keuangan dan dana desa (TKDD) 2005-2021 mencapai Rp702,3 triliun. Ditambah belanja kementerian/lembaga di wilayah Papua sebesar Rp251,29 triliun.
Dengan demikian, total keseluruhan dana pemerintah pusat ke Papua dan Papua barat 2002-2021 ditaksir mencapai Rp138,65 triliun.
“Tugas kami untuk terus mengumpulkan penerimaan negara dari sisi perpajakan dan terus menjaga APBN berjalan sehat. Kalau itu terjadi maka kita bisa melakukan transfer termasuk dana Otsus dalam 20 tahun ke depan,” imbuhnya.
Sri Mulyani menilai, masih ada kesenjangan di Papua meski sudah 20 tahun Otsus berjalan. Penyebabnya, kata dia, adalah kelemahan tata kelola pemerintah daerah.
Editor: Zakki Amali
