Indeks Ormas Intoleran

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali Komisaris Besar Kenedy di Denpasar, Selasa (14/2/2017), menjelaskan bahwa tersangka Munarman dapat ditahan apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatan pidananya, berupaya menghilangkan barang bukti serta melarikan diri.

Munarman diperiksa Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali dalam kasus dugaan fitnah terhadap pecalang.

Munarman dilaporkan oleh warga Denpasar, Zet Hasan terkait ucapannya yang menyatakan bahwa Pecalang melarang umat Islam di Bali melakukan shalat Jumat.

Mendagri setuju atas revisi Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki salah satunya terkait syarat pembubaran ormas yang tidak sesuai dengan dasar negara.

Kapolda Bali meminta organisasi kemasyarakatan ikut menjaga situasi di Bali agar tetap kondusif. Untuk itu, Kapolres pun melakukan dialog dan pertemuan dengan para pimpinan ormas tersebut.

Tito Karnavian menjelaskan pihaknya membutuhkan payung hukum yang memberikan kewenangan kepada Kepolisian untuk membubarkan ormas.

Sejak banyak pihak yang melapor, Rizieq Shihab meminta persoalan hukum yang menimpanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Meski pelapor tak mau mencabut laporannya, Rizieq tetap ingin mediasi dilakukan.

Aksi penolakan terhadap tokoh kembali terjadi. Kali ini, Rizieq Shihab ditolak kedatangannya di NTB oleh sejumlah ormas Islam.

Polda Bali menegaskan akan secepatnya memanggil juru bicara FPI Munarman terkait kasus dugaan fitnah terhadap pecalang. Kini pihak kepolisian tengah memeriksa sejumlah saksi.

Organisasi kemasyarakatan di Bali melaporkan Munarman, juru bicara FPI karena dianggap melakukan fitnah terhadap pecalang. Munarman menyebut petugas keamanan adat di Bali itu kerap melarang umat muslim salat Jumat.

Menteri Agama angkat bicara soal penolakan tokoh agama di Kalimantan Barat. Ia mengimbau agar masyarakat menghindari aksi penolakan yang dapat memantik perpecahan.

Luhut mengatakan kerinduan terhadap Gus Dur semakin merekah karena hilangnya sosok pelindung dan pemersatu bangsa.

Permasalahan internal yang terjadi di dalam agama itu sendiri menjadi salah satu pemicu kasus intoleransi di masyarakat.

Ormas PAS yang membubarkan acara kebaktian di Bandung menolak meminta maaf. Padahal Wali Kota Ridwan Kamil sudah mewanti-wanti jika mereka tak meminta maaf, Pemkot Bandung akan melarang PAS berkegiatan di Kota Bandung.

Peristiwa pembubaran kegiatan ibadah oleh ormas Islam di Gedung Sabuga, Bandung belum lama ini menambah daftar panjang aksi intoleransi di Jawa Barat. Jawa Barat telah dinobatkan sebagai provinsi paling intoleran di Indonesia.

Oknum yang bertanggung jawab atas pembubaran ibadah di Gedung Sabuga dapat ditindak pihak kepolisian. Namun, penindakan itu bergantung pada fakta hukum yang terungkap.

Peringatan Asyura 2016 masih diwarnai tindakan diskriminatif, bahkan di Kendari dibubarkan. Padahal seharusnya mereka melindungi kelompok minoritas dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Publik merindukan polisi penjaga toleransi beragama.