Indeks Ormas Intoleran

Banser, kelompok keamanan, dan perwakilan para pemuda lintas agama adalah mitra TNI dalam merawat serta menjaga toleransi.

Jokowi mengingatkan polisi jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum.

Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan, SKT tidak bisa dikeluarkan apabila atas permintaan orang lain, termasuk MUI.

Radikalisme menjadi momok yang menakutkan bagi pemerintah, tapi di sisi lain memanfaatkan cara itu untuk membungkam pengkritik

Ahli Hukum Administrasi Negara UI Dian Puji Simatupang mengatakan, status ormas FPI berakhir secara hukum setelah 20 Juni 2019, kecuali Kemendagri menerbitkan tanda terima perpanjangan.

Ashin Wirathu mendapat julukan "Buddhist Bin Laden" karena kerap menebar kebencian dan provokasi.

Komnas HAM menilai, sampai sekarang, masih banyak pemda yang permisif terhadap tindakan intoleran.

Halili menyarankan Anies mencontoh Wali Kota Bekasi yang rela kepalanya ditembak ketimbang harus mencabut IMB Gereja Santa Clara.

Komisi VIII mempertanyakan tujuan Kejati DKI membuat aplikasi PAKEM. Kemunculan aplikasi ini dikhawatirkan akan memicu banyak persekusi oleh kelompok intoleran.

Meski dinilai terlalu ekstrem, Perppu Ormas mendesak untuk diterapkan dalam situasi sulit seperti saat ini. Setara menilai, pemerintah dalam posisi dilematis.

PPP mendukung pemerintah menerbitkan Perppu Ormas karena didasarkan pada kebutuhan.

Menurut Jusuf Kalla, aturan pembubaran ormas adalah hal yang biasa sebagaimana aturan-aturan lainnya.

Yusril menilai Perppu Ormas yang diteken Presiden Jokowi tidak dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur oleh UUD 1945.

Transaksi politik antara pemerintah daerah dan ormas yang mengatasnamakan mayoritas bisa berakibat buruk bagi kelompok minoritas.

Setyo menjelaskan bahwa kelompok-kelompok intoleransi saat ini berkembang dengan mengatasnamakan agama tertentu dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan pemahamannya ke masyarakat.

Mengaku diri sebagai korban jadi strategi kelompok intoleran untuk makin beringas memersekusi lawan-lawannya. Rekam jejak berdasarkan catatan pelanggaran hukum adalah buktinya.

GP Ansor menyatakan bahwa Banser siap mendukung pemerintah membubarkan ormas-ormas yang diduga radikal dan anti terhadap keutuhan NKRI.

Romahurmuziy mengatakan pemerintah sebagai fasilitator pembentukan ormas, harus memanggil ormas yang diduga anti-NKRI untuk menanyakan kebenarannya.

Syafii menegaskan bahwa sikap intolerensi tersebut sudah tergolong dapat mengancam ke-Bhinneka-an Indonesia kedepannya.

Gerakan Pemuda (GP) Ansor Papua dan Papua Barat tegas menolak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan meminta ormas tersebut dibubarkan.