Indeks Ormas Anti-pancasila

BPIP menyebut tugas pembinaan ormas anti-Pancasila bukan ada di lembaganya saja, tapi harus melibatkan spektrum yang lebih luas.

Pemimpin DPR akan mengkaji dulu persoalan yang menyangkut keadilan, hukum, serta hak untuk berserikat dan berkumpul dalam UU Ormas itu.

Beberapa poin yang diusulkan untuk revisi antara lain: soal cek dan balans, prinsip pemidanaan, serta paradigma pemerintah memandang ormas.

Beberapa pasal yang diusulkan untuk direvisi adalah Pasal 59 ayat (3) huruf b, Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 82A.

Demokrat akan setuju Perppu menjadi UU apabila pemerintah bersedia melakukan revisi setelah disahkan.

Kompromi tersebut berkaitan dengan catatan dari sejumlah fraksi di DPR, ormas, dan pakar terhadap Perppu Ormas yang disampaikan dalam rapat pembahasan di Komisi II.

Azyumardi Azra menilai Perppu Ormas dibutuhkan untuk menjaga eksistensi bangsa. Sebaliknya, Yusril justru mendorong agar Komisi II menolak Perppu No 2 tahun 2017 itu.

Sekretaris Fraksi PAN memastikan partainya menolak Perppu Ormas yang diajukan oleh pemerintah.

Fraksi PKS akan mengusulkan revisi terbatas terkait UU Ormas daripada menerima Perppu.

Warga Negara Indonesia menolak keberadaan kelompok-kelompok tertentu yang anti terhadap Pancasila. Bahkan, bila perlu mengusir mereka dari Indonesia.

Isi SKB tersebut berupa imbauan kepada kementerian atau lembaga, termasuk pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap mantan anggota HTI.

Megawati menantang mereka yang menolak ideologi pancasila untuk berdebat dengan dirinya. 

Romahurmuziy mendukung rencana pemerintah melanjutkan pembubaran ormas selain HTI.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem menyatakan pihaknya bisa saja melangkah lebih jauh ke jalur hukum setelah empat partai melaporkan pidato Victor Laiskodat ke Bareskrim.

Menteri Yasonna mengatakan, pemerintah belum berencana membubarkan ormas lain. Meski sudah ada inidikasi, namun pembubaran ormas membutuhkan kajian menyeluruh.

PKS juga menolak Perppu tersebut karena mekanisme penilaian sebuah ormas itu radikal atau bertentangan dengan Pancasila adalah berdasarkan pendapat subjektif pemerintah.

Zulkifli Hasan menyatakan tidak mengenal mantan aktivis HTI sehingga belum memutuskan untuk merangkul mereka.

Beredar sebuah dokumen yang memuat daftar nama pengurus, anggota, dan simpatisan HTI yang bekerja sebagai PNS.

HTI melakukan kaderisasi ke kampus. Cara ini sudah dijalani organisasi politik tersebut sejak Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada 1983.

Ada kekhawatiran orang-orang yang terkait HTI menjadi sasaran diskriminasi setelah beredar dokumen yang memuat sekitar 1.300-an orang yang tercantum sebagai pengurus, anggota, dan simpatisan HTI di 34 provinsi.