Indeks Ojk

AFPI akan menindak tegas fintech P2P lending yang menjadi anggota asosiasinya yang terbukti melanggar aturan.

Penipuan hingga pelanggaran hukum yang dilakukan fintech P2P lending ilegal marak, tapi kenapa OJK tak bisa berbuat banyak?

OJK menilai layanan peminjaman online bermasalah diminati banyak orang karena di Indonesia ada kelompok masyarakat yang kerap butuh pinjaman cepat. 

Satgas Wasapada Investasi mengklaim telah menindak sekitar 403 Fintech P2P Lending ilegal.

AFPI mengaku belum bertemu dengan LBH Jakarta guna membahas tentang korban pinjaman online.

"Ada keinginan masyarakat untuk cepat kaya dalam waktu pendek. Kalau mereka memahami apa itu koperasi pasti bisa terhindar dari tawaran-tawaran itu,” ucap Tongam.

OJK terus memantau perkembangan perang dagang dan pengetatan likuiditas global untuk mewaspadai dampaknya pada kinerja pasar dan sektor jasa keuangan serta stabilitas sistem keuangan nasional.

Aftech Indonesia mendorong penyedia jasa pencarian menyaring aplikasi serta situs fintech P2P lending mana saja yang bisa diakses publik.

OJK meminta Kemenkominfo untuk memblokir sejumlah aplikasi dan situsweb fintech ilegal di Play Store.

Masyarakat diimbau untuk melaporkan P2P Lending yang tidak terdaftar di OJK dan identitas P2P Lending yang tidak lengkap.

First Media menggugat Kominfo ke PTUN Jakarta Pusat, dan meminta pembayaran BHP frekuensi radio yang jatuh tempo pada 17 November agar ditunda.

FY bukan korban satu-satu korban yang dilecehkan penagih utang P2P Lending. Menurut LBH Jakarta, setidaknya tercatat 283 kasus serupa selama tiga tahun terakhir.

Asosiasinya telah menyiapkan sanksi bila di kemudian hari ada anggotanya yang kedapatan melanggar.

Masyarakat sebaiknya berpikir ulang jika hendak meminjam uang ke perusahaan fintech. Ratusan orang sudah ditagih secara tidak manusiawi.

"Informasi yang diberikan diharap juga bermanfaat bagi industri perbankan guna mendorong kontribusi yang lebih positif bagi perekonomian nasional," imbuh OJK.

Premi asuransi jiwa dan asuransi umum/reasuransi per September 2018 masing-masing tercatat sebesar Rp 141,14 triliun dan Rp 62,74 triliun.

Perlu ada skema yang lebih detail untuk menjamin uang yang diinvestasikan masyarakat terlindungi dari risiko fraud.

OJK akan mengeluarkan aturan baru soal equity crowd funding yang ditargetkan bisa disahkan akhir tahun ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Gelora Karya Jasatama karena melanggar sejumlah ketentuan usaha pialang asuransi.

OJK mengingatkan kepada jajaran direksi Jiwasraya untuk lebih memerhatikan implementasi tata kelola yang baik.