Indeks Ojk

Seorang debitur salah satu Fintech P2P Lending mengaku harus mengalami PHK karena desk collector menagih utangnya ke atasan dia di tempat kerja.

Lembaga pengawas keuangan seperti OJK terkesan menormalkan masalah Jiwasraya yang gagal bayar utang kepada 1.286 pemegang polis.

Jiwasraya gagal membayar polis jatuh tempo kepada 1.286 pemegang polis senilai Rp802 miliar.

Laporan keuangan Jiwasraya tampak sehat, tapi sebenarnya menyimpan sakit dari dalam.

Dua kesalahan manajemen Jiwasraya: penempatan dana investasi pada saham-saham yang kinerjanya buruk dan membuat desain produk yang keliru.

Bisnis yang memanfaatkan perkembangan digital memiliki struktur perusahaan dan pola bisnis yang beragam, sehingga perlu aturan main yang kuat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan jasa keuangan digital (Fintech) tidak boleh berlaku sewenang-wenang atau abuse of power terhadap nasabahnya.

Selama ini yang dilakukan Jiwasraya hanya mendorong agar para pemegang polis memilih opsi pertama, yaitu roll over, padahal nasabah menolaknya.

Banyaknya PHK terhadap pekerja bank karena saat ini bank mulai mengganti pelayanan ke sistem digital.

YLKI mendesak OJK untuk membatalkan aturan tentang kredit nol persen untuk mobil dan sepeda motor.

"OJK akan terus berusaha memfasilitasi dan memberikan kemudahan dalam mendukung sektor-sektor prioritas pemerintah, melalui kebijakan dan inisiatif yang akan difokuskan pada lima area," ujar Wimboh.

OJK menargetkan sebanyak 75-100 emiten baru masuk ke pasar modal pada tahun 2019. 

Jika ada debitur telat bayar utang, para desk collector Vloan ini tidak segan-segan mengakses data debitur dan menghubungi semua kontak yang ada di dalam HP mereka.

Riswinandi menilai meningkatnya jumlah pembayaran polis karena adanya komunikasi yang baik antara Jiwasraya dengan para bank mitra serta nasabah.

OJK mengumumkan outstanding pembiayaan fintech pada tahun 2018 mencapai Rp3,9 triliun. 

Sampai Desember 2018, OJK telah memberikan izin pendirian 41 Bank Wakaf Mikro di sejumlah daerah.

Dari 133 fintech yang terjaring, hanya 27 aplikasi dan 3 situs yang resmi terdaftar di OJK.

Fintech P2P lending kian menjamur, dan pada saat yang sama makin banyak pula korbannya.

LBH Jakarta akan melaporkan temuan 89 fintech peer to peer (P2P) lending yang diduga melanggar aturan.

AFPI akan menutup celah masuknya aplikasi P2P Lending ilegal yang beredar di ponsel pintar melalui kerjasama dengan Google.