Indeks Ojek Daring

Maxim menilai, pengaturan besaran komisi perlu mengingat keseimbangan antara kepentingan mitra pengemudi dan keberlangsungan operasional perusahaan.

Modantara menilai menilai rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi maksimum 8% terlalu drastis dan dipaksakan.

Permen ini dipertimbangkan mengingat pengemudi ojol kebanyakan adalah pekerja paruh waktu bukan dijadikan pekerjaan tetap.

DPR dan pemerintah merencanakan adanya UU khusus untuk pekerja platform digital pada Februari 2025. Hampir dua bulan kemudian, aturan tersebut tertunda.

Kemnaker tak memberi sanksi karena aplikator ojol dinilai telah menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Penyedia jasa ini biasanya mempromosikan lewat media sosial Twitter dan juga Telegram. Seperti apa testimoni penggunanya?

Kebijakan tersebut dinilai memojokkan ojek online lantaran ada pertambahan biaya operasional ERP yang ditanggung dari dompet para pengemudi.

Di tengah kenaikan tarif ojek online, masyarakat perlu cermat ketika melakukan mobilitas.

Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugianto menjelaskan, perhitungan jasa dilakukan atas dasar beberapa komponen.

Ojek daring dapat melewati pos penyekatan polisi saat PPKM Darurat meskipun yang bersangkutan belum mengurus STRP.

Ojek online (ojol) dan ojek pangkalan (opang) wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan menjaga jarak dengan penumpangnya.

Luhut memenuhi permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar tetap mengizinkan ojek daring atau ojek online (ojol) tetap bisa beroperasi selama PSBB.

Penerima BLT dikhususkan bagi masyarakat miskin dan pekerja-pekerja yang bergantung pada penghasilan harian sampai informal di berbagai sektor.

Jokowi berjanji akan memberikan keringanan dalam pembayaran angsuran kredit motor untuk para driver ojek online selama 1 tahun, juga untuk sopir taksi dan nelayan.

Ribuan pengemudi ojek online menggeruduk Gedung MPR/DPR, Senayan, menolak larangan melintas di jalan nasional.

Menjelang penerapan tarif ojek online baru sejak 1 Mei 2019 mendatang, Menteri Perhubungan Budi Karya bakal bertemu operator ojek online.

Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 yang baru dikeluarkan Kemenhub tidak hanya mengatur ojek online, melainkan juga ojek pangkalan.

Kemenhub menjanjikan payung hukum bagi ojek online rampung Maret 2019 setelah digelar uji publik di berbagai daerah di Indonesia mulai Sabtu (9/2/2019).

Puluhan komuter mengikuti kegiatan kampanye #KomuterTegar yang diselenggarakan oleh Redoxon pada Sabtu (19/1/18) di Taman Menteng, Jakarta Selatan.

“Dalam keseluruhan rapat sebelumnya, kita akan melakukan revisi UU Lalu Lintas,” kata Fary.