Indeks Ojek Daring

Jumlah ojek online kian membesar, bahkan melebihi ojek pangkalan, namun status hukum roda dua masih kendaraan pribadi, bukan kendaraan umum.

Pengemudi ojek daring ingin ada regulasi yang mengatur pekerjaan mereka. Tapi hal itu terhalang UU LLAJ karena kendaraan roda dua tidak masuk sebagai angkutan umum.

Demi kesejahteraan para pengemudi, Go-Jek kian meningkatkan program jaminan sosial dengan premi terjangkau.

Tarif batas atas dan batas bawah berlaku efektif mulai 1 November 2017

Revisi Taksi Daring akan didiskusikan di Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang dan Balikpapan

Transportasi online ditetapkan berstatus legal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26/2017.

Setelah mengatur taksi daring, Kemenhub mengaku akan segera mengkaji aturan ojek daring. Selama ini payung hukum untuk ojek daring memang belum ada.

Para anak muda yang berani menangkap peluang bisnis di daerah mencoba merintis ojek online, yang belum terjamah ekspansi perusahaan jasa serupa bermodal besar.

Sejumlah pelaku usaha ojek online melihat peluang segmentasi perempuan sebagai mitra kerja sekaligus pelanggan. Tetapi usaha ini belum teruji.

Sejumlah bisnis rintisan transportasi berbasis aplikasi mobile, yang sempat ramai di Jakarta dan sekitarnya, ringsek dihajar para pemain kelas kakap.

Ketegangan antara pengemudi transportasi online dan konvensional makin marak. Selain karena tak menginginkan adanya transportasi online, kabar hoax kadang jadi pemicu.