Indeks Novel Baswedan

Penyerangan terhadap Novel Baswedan diduga adalah upaya pembunuhan berencana. Dugaan itu didasari hasil investigasi Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

Independensi tim diragukan karena sebagian besar anggotanya berasal dari unsur kepolisian.

Bamsoet berharap kepolisian bisa mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan dengan maksimal.

Untuk menghindari tuduhan kaitan kepentingan politik dengan satgas Kapolri, disarankan agar tim segera menunjukkan progres dalam pengungkapan kasus Novel Baswedan.

Pembentukan TGPF kasus Novel Baswedan oleh Polri, menurut KontraS, jangan hanya saat momentum menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) saja.

KPK perlu melihat apakah unsur obstruction of justice dalam kasus Novel terpenuhi atau tidak. KPK juga perlu menelaah fakta yang ada apakah ada unsur di dalamnya.

Waktu pembentukan satgas oleh Kapolri bersamaan dengan persiapan debat Pilpres 2019. Dikhawatirkan, pembentukan satgas demi kepentingan politik tertentu.

KPK tidak menyoal siapa saja yang terlibat dalam satuan tugas. Yang penting fokus untuk menemukan penyerang Novel Baswedan.

Rekomendasi ini agar segera ditindaklanjuti oleh KPK dengan baik dan segera. Obstruction of justice menjadi bagian penting dalam kerja kerja pemberantasan korupsi.

Komnas HAM berharap tim ini dapat bekerja cepat mengungkap dalang pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, penyidik senior KPK. 

Berdasarkan rekomendasi Komnas HAM, Kapolri mengeluarkan surat tugas untuk membentuk tim khusus perkaya Novel Baswedan.

Ketua WP KPK Yudi Purnomo menilai teror yang dialami dua pimpinan KPK mirip dengan teror yang pernah terjadi. Apakah pelakunya sama?

Penyidik KPK Novel Baswedan hadir sebagai saksi dalam sidang perkara merintangi penyidikan dengan terdakwa Lucas.

Penyidik KPK Novel Baswedan akan bersaksi di sidang lanjutan perkara dugaan merintangi penyidikan terdakwa Lucas, Kamis (10/1/2019).

Komnas HAM diminta membentuk badan penyelidik khusus yang mengusut kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan.  

Presiden Jokowi kembali didesak membentuk TGPF kasus Novel Bawedan. KPK juga diminta memulai penyelidikan kasus upaya menghalangi proses penyidikan di balik penyerangan Novel.

Novel Baswedan menilai temuan yang tercantum dalam LAHP Ombudsman janggal

Polisi akan mengupayakan perbaikan maladministrasi dalam 30 hari sesuai dengan waktu rekomendasi yang diberikan Ombudsman.

Menurut Adrianus Meliala,  172 penyidik dalam kasus Novel tidak efektif dan efisien, sehingga hingga kini, kasus tersebut belum rampung. 

"Jangan semua ke Presiden. Kan masing-masing punya otoritas yang mesti diberesin di lingkungan kerjanya," kata Moeldoko.