Indeks News

Pelaku pasar masih mewaspadai sikap The Fed yang tidak mau terburu-buru memangkas suku bunga acuan.

PT Permodalan Nasional Madani atau PNM menyalurkan hewan kurban di berbagai titik 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan) di Indonesia.

Pengangguran yang disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan merupakan salah satu faktor utama memicu meningkatnya angka kriminalitas.

Indonesia masih harus mewaspadai kondisi pasar keuangan global dan masalah struktural terkait pangan.

Jika direkapitulasi sejak 2023 hingga saat ini, nilai transaksi judol bahkan mencapai Rp600 triliun.

Meski begitu, beberapa hewan ditemukan mengalami sakit karena kelelahan dan stres dalam perjalanan dari daerah asal.

Orang Tua atau wali calon peserta didik baru (CPDB) cukup melapor secara daring jika lolos pendaftaran.

Menurutnya, cukup satu riset pertanian di suatu daerah dan hasilnya bisa ditiru di daerah lain.

Selama lebih dari dua abad berdiri, Benteng Vredeburg menjadi lokasi dan saksi beberapa peristiwa sejarah penting.

Kementan juga diminta bekerja sama dengan TNI untuk mempercepat pemasangan pompa pertanian.

Selain 39 kurban tersebut, Jokowi juga akan memberikan puluhan sapi kurban di beberapa tempat.

Polda Jateng telah mengantongi identitas pelaku lain dan kini masih melakukan pencarian terhadap mereka.

Presiden Jokowi mengangkat Bambang Susantono menjadi Utusan Khusus untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN.

DJP juga berencana menagih piutang atau tunggakan pajak senilai Rp12,7 triliun pada tahun ini.

Panglima TNI lebih baik fokus menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah reformasi TNI yang masih terbengkalai.

Ketua DPW Partai Nasdem Jabar, Saan Mustopa, mengatakan bahwa pihaknya kini tengah menunggu sosok yang akan diusung PKS.

Menurut Arya Sinulingga, BUMN butuh dukungan politik di setiap kebijakannya karena ia berbeda dari perusahaan swasta.

Menurut Habib Luthfi, pemerintah pasti sudah menimbang baik dan buruk dari kebijakan konsesi tambang untuk ormas keagamaan.

Permadi juga merupakan salah satu pendiri Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada 1973.

Ketua MRP Papua Tengah meminta Presiden Joko Widodo membuat aturan agar bupati dan wali kota di Papua merupakan orang asli Papua.