Indeks News

Pembatalan sejumlah mutasi dan rotasi perwira tinggi TNI memantik spekulasi adanya unsur politik di baliknya. Simak selengkapnya.

Sistem hukum ketatanegaraan Indonesia tidak memberikan ruang dan kewenangan bagi presiden untuk memberhentikan wakil presiden secara langsung atau sepihak.

Saat proses pengembalian Yogyakarta setelah Perjanjian Roem-Royen, kaum komunis lewat "Bagian Gorila PKI" melakukan sejumlah teror untuk mengusir Belanda.

Tautan yang beredar tidak mengarah pada laman resmi Kementerian Sosial maupun instansi pemerintah lainnya.

Menurut pengamat penyesuaian perhitungan tingkat kemiskinan bisa mendorong kebijakan untuk mengatasi masalah struktural.

Bahan bakar yang melimpah bagi api di Israel hari ini salah satu faktornya adalah warisan dari pilihan-pilihan politik, ideologi, dan estetika di masa lalu.

Cindy menjelaskan, rasa pedulilah yang memotivasi dirinya membangun shelter kucing tersebut.

Seniman dan pebisnis Hamzah Sulaiman alias Raminten telah pergi. Namun kecintaannya terhadap budaya dan sesama menjadi warisannya yang tak ternilai.

Roda perekonomian di Bali tetap berputar meskipun dalam gelap malam imbas padamnya aliran listrik secara menyeluruh.

Gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mensyaratkan vasektomi bagi penerima bansos berpotensi melanggar HAM dan UU TPKS.

Pelibatan militer dalam mendisiplinkan siswa yang dicap bermasalah rawan menimbulkan pelanggaran hak anak seperti kekerasan hingga diskriminasi.

Gelombang aksi May Day di Jalan Pahlawan depan Kantor Gubernur, mulanya berlangsung kondusif namun berakhir ricuh. Apa penyebabnya?

Tirto tidak menemukan adanya artikel detik dengan judul seperti unggahan di media sosial. Foto Nadiem lebam jug terindikasi hasil suntingan.

Layanan daycare anak masih minim akses dan keterjangkauan. Kurangnya layanan pengasuhan anak bisa menghambat perempuan untuk bekerja.

Proses penulisan ulang sejarah nasional perlu dikawal dengan sikap kritis agar tidak terjebak dalam pendekatan administratif semata.

Langkah mewajibkan ASN untuk menggunakan transportasi umum di lingkup Pemerintah Provinsi Jakarta bukanlah kali pertama. Simak selengkapnya.

Tangkapan layar yang beredar di media sosial telah mengalami penyuntingan dan berbeda dari artikel asli yang dipublikasikan Tempo.

Tirto berbincang dengan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, soal RUU KUHAP dan hukuman mati di Indonesia.

Prasasti Kabantenan di antaranya memuat larangan memungut pajak dari wilayah tertentu dan peringatan untuk tidak mengganggu wilayah suci.

Upaya Jakarta mempromosikan penggunaan transportasi publik seperti gratis naik busway di momen tertentu diharapkan secara perlahan dapat kurangi kemacetan.