Indeks Nasional

Saat ini BSSN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kedekatan Agus Gumiwang dengan Jusuf Kalla dinilai Igor mampu membuatnya layak menjadi Ketua DPR.

Revisi UU MD3 dilakukan untuk menyenangkan PDIP, kata pengamat politik Asep Warlan.

“40 persen pemilih ada di Jawa. Kalau mesin partainya sudah panas, tinggal ditambahin gas. Apalagi kalau figurnya sudah cocok,” kata Ferry Juliantono.

Gerindra sedang mempertimbangkan untuk mengusung Moreno Soeprapto sebagai Cagub atau memilih mendukung Khofifah.

"Sekarang sedang sedang proses mengevaluasi dukungan terhadap Tengku Ery Nuradi dan tahap finalisasi untuk mencalonkan Letjen TNI Edy Rahmayadi," kata Nusron Wahid.

Kemenhan mengakui pembelian Sukhoi 35 terkendala oleh kontrak kerja sama imbal dagang Indonesia-Rusia yang belum mencapai kata sepakat.

Kemenhan tengah mengantisipasi serangan cyber selama tahun-tahun politik berlangsung di Indonesia.

Unsur kedaerahan kerap ditonjolkan Presiden Jokowi, tak terkecuali dalam Perayaan Natal Nasional.

PAN tetap pada pendirian untuk mendukung Deddy Mizwar setelah koalisi baru Demokrat-Golkar terbentuk.

Pejabat TNI dan polri aktif harusnya fokus menjaga pertahanan serta keamanan negara bukan malah memikirkan ambisi politik.

Skenario mendukung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar dinilai realistis bagi PDIP. Namun, partai koalisi keberatan jika partai moncong putih ini mengajukan cawagub.

Salah satu direktur di KPK, Dedie A. Rachim menerima pinangan Bima Arya untuk maju bersama di Pilwakot Bogor 2018.

"Kalau kemarin-kemarin masih ada informasi soal kebuntuan wakil gubernur itu hanya soal waktu saja karena memang saya belum bertemu dengan Pak Surya Paloh dan Pak Muhaimin,” kata Romi.

Mahfud MD mengatakan Jawa Timur aman karena masyarakatnya yang tidak mudah terprovokasi.

Hidayat Nur Wahid menginginkan Presiden Jokowi memenuhi komitmennya agar tak ada menteri di kabinetnya yang rangkap jabatan.

PKB meyakini Presiden Jokowi akan tetap komitmen pada janjinya terkait rangkap jabatan Airlangga Hartarto di kabinet kerja.

"Hal ini penting, selain untuk menjaga netralitas kedua institusi negara, juga agar tidak mencederai proses demokrasi," ujar Anggota Divisi Monitoring KIPP Uthe Pellu.

PPP, Golkar dan Demokrat memiliki kursi yang cukup untuk mengusung calon sendiri di luar dua kubu yang ada, yaitu Gerindra-PAN-PKS dan PDIP.

Bappeda DKI menganggap kritik Sri Mulyani salah sasaran karena menggunakan data yang kurang tepat.