Menuju konten utama

Jokowi Diharapkan Penuhi Janji Tak Ada Menteri Rangkap Jabatan

Hidayat Nur Wahid menginginkan Presiden Jokowi memenuhi komitmennya agar tak ada menteri di kabinetnya yang rangkap jabatan.

Jokowi Diharapkan Penuhi Janji Tak Ada Menteri Rangkap Jabatan
Presiden Joko Widodo berpidato saat pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). tirto.id/Andrey Gromico.

tirto.id -

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid menginginkan Presiden Jokowi memenuhi janjinya tidak ada menteri yang rangkap jabatan sebagai pengurus partai di kabinetnya.

"Kalau menurut saya sih mestinya beliau melaksanakan apa yang menjadi komitmennya," kata Hidayat di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017).

Pernyataan ini sehubungan dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang sekarang merangkap jabatan sebagai ketua umum Golkar setelah terpilih dalam Munaslub Golkar, 20 Desember lalu. Sementara, Presiden Jokowi belum terlihat akan mengganti Airlangga dari posisinya sampai saat ini.

Hidayat juga menginginkan Presiden Jokowi memenuhi komitmennya yang lain perihal pembentukan kabinet, seperti kabinet yang ramping dan tidak transaksional. "Kampanye beliau dulu kan begitu juga. Jadi bagus juga kalau semua komitmen dilaksanakan," kata Hidayat.

Saat ini, menurut Hidayat, Presiden Jokowi belum terlihat melaksanakan seluruh komitmennya tersebut. Padahal masa kepemimpinan hanya menyisakan waktu 1,5 tahun lagi.

"Ya Anda tahu sendiri sekarang kabinet kita kayak apa, kemudian latar belakangnya bagaimana masak pada lupa?" kata Hidayat.

Jumlah anggota di Kabinet Jokowi-JK saat ini adalah 42, dengan rincian 34 menteri dan 8 pejabat setingkat menteri. Jumlah ini lebih banyak ketimbang di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II SBY yang memiliki 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri.

Dari komposisi partai pengisi jabatan, terdapat 7 partai di Kabinet Jokowi-JK. Sedangkan, hanya 6 partai di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Dalam hal ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meyakini Presiden Jokowi akan tetap pada komitmen awal terkait larangan menteri kabinet kerja agar tidak merangkap jabatan. Hal ini sudah dipraktikkan Jokowi sejak dilantik sebagai Presiden ke-7 pada 2014.

“Saya yakin Pak Jokowi taat komitmennya,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Daniel Johan pada Tirto, Jumat (29/12/2017).

Keyakinan itu, kata Daniel, karena di awal masa jabatannya Presiden Jokowi terbukti meminta Wiranto mundur dari Ketua Umum Hanura saat diangkat menjadi menteri koordinator politik hukum dan keamanan pada reshuffle kabinet jilid dua.

“Prediksi saya nanti awal Januari akan ada pergantian [menteri]” kata Daniel.

Baca juga artikel terkait LARANGAN RANGKAP JABATAN atau tulisan lainnya dari M. Ahsan Ridhoi

tirto.id - Politik
Reporter: M. Ahsan Ridhoi
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Maya Saputri