Indeks Larangan Rangkap Jabatan

MK melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil tanpa mundur atau pensiun. Berikut sejumlah nama polisi aktif yang diketahui menduduki jabatan sipil.

Kebijakan larangan menteri dan wamen BUMN sebagai komisaris BUMN berlaku paling lama dua tahun atau terhitung sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mufti menilai rangkap jabatan seorang wamen di BUMN menuai kekecewaan masyarakat di tengah sulitnya akses lapangan pekerjaan.

Aminudin menyatakan bahwa rata-rata kasus korupsi berawal dari benturan kepentingan, sehingga kajian ini sangat penting untuk mencegah risiko tersebut.

Wamenkomdigi, Nezar Patria, memastikan dirinya akan mematuhi putusan MK yang melarang wamen untuk merangkap jabatan.

Erick berjanji akan mengeluarkan pernyataan resmi dalam waktu dekat terkait dengan putusan MK.

MK kini memasukkan frasa "wakil menteri" ke dalam norma Pasal 23 UU 39/2008.

Menteri dilarang merangkap jabatan dianggap bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai dengan 'termasuk wakil menteri'.

Mahfud mengkritik pemerintah yang tampak mengabaikan putusan MK, meskipun bersifat final dan mengikat.

Praktik rangkap jabatan oleh wakil menteri sebagai komisaris di perusahaan BUMN menjadi perhatian publik. Apa kata aturan soal ini?

Beberapa pejabat yang saat ini rangkap jabatan, kata Hasan Nasbi, tidak melanggar apapun karena pelarangan bukan termasuk dalam amar putusan.

Hakim konstitusi Arief Hidayat mengritik temuan pemohon bahwa masih ada wamen rangkap jabatan padahal sudah dilarang dalam putusan MK.

Apakah PNS bisa rangkap jabatan? Berikut penjelasan tentang boleh atau tidak PNS rangkap jabatan sesuai peraturan yang kini berlaku.

Polemik Rektor UI Ari Kuncoro rangkap jabatan komisaris Bank BRI menuai kritik banyak pihak dan berujung mundurnya Ari dari posisi Wakomut BRI.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri menegaskan tidak lagi memegang jabatan struktural apa pun di Polri.

Komisi Yudisial (KY) menegaskan Albertina Ho tidak boleh merangkap jabatan sebagai hakim karena sudah menjadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bungkam saat salah satu anggota TGUPP terbongkar merangkap jabatan Dewan Pengawas RSUD di Jakarta.

Seorang anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies Baswedan, Haryadi, diketahui merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas salah satu RSUD di Jakarta.

TKN menyebutkan Ma'ruf Amin tidak melakukan pelanggaran terkait jabatan Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.