Indeks Larangan Rangkap Jabatan

Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi menyebutkan, Ma'ruf Amin telah melanggar UU Pemilu karena merangkap jabatan. KPU pun memberi respons terkait hal itu.

Exco PSSI belum menjadikan isu rangkap jabatan sebagai bahan materi dan agenda dalam Kongres PSSI tahun ini.

"Kami tidak mau mendorong mereka (pejabat PSSI yang rangkap jabatan), nanti dikira campur tangan dan kami dianggap melanggar peraturan FIFA, terserah mereka."

KPU dan ahli hukum tata negara juga membahas keputusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Oesman Sapta Odang terhadap putusan KPU soal pencalegan.

“Ada tren semacam penempatan rangkap jabatan dalam rangka mengisi komisioner negara. Ini yang akan kami cek ke depan, apa ada administrasi yang dilanggar. Kan nggak boleh orang rangkap jabatan"

Bagi PDIP rangkap jabatan menteri bukan hal tabu.

Wasekjen PDIP mengatakan, kebijakan Jokowi yang tidak melarang menteri rangkap jabatan memiliki konsekuensi logis, salah satunya partai lain akan meminta kebijakan yang sama.

Menurut Setnov, sejak dirinya menjadi Ketua Umum Golkar pada 17 Mei 2016 sudah ada rencana menambah jatah menteri untuk partai berlambang pohon beringin itu.

Hidayat Nur Wahid menginginkan Presiden Jokowi memenuhi komitmennya agar tak ada menteri di kabinetnya yang rangkap jabatan.

PKB meyakini Presiden Jokowi akan tetap komitmen pada janjinya terkait rangkap jabatan Airlangga Hartarto di kabinet kerja.

PDIP mengingatkan janji Presiden Jokowi soal larangan menteri rangkap jabatan. Akankah Jokowi akan mengganti Airlangga Hartarto?