PKB Yakin Jokowi Penuhi Komitmen Tak Ada Menteri Rangkap Jabatan

tirto.id - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meyakini Presiden Joko Widodo akan tetap pada komitmen awal terkait larangan menteri kabinet kerja agar tidak merangkap jabatan. Hal ini sudah dipraktikkan Jokowi sejak dilantik sebagai Presiden ke-7 pada 2014.

“Saya yakin Pak Jokowi taat komitmennya,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Daniel Johan pada Tirto, Jumat (29/12/2017).

Keyakinan itu, kata Daniel, karena di awal masa jabatannya Presiden Jokowi terbukti meminta Wiranto mundur dari Ketua Umum Hanura saat diangkat menjadi menteri koordinator politik hukum dan keamanan pada reshuflle kabinet jilid dua.

“Prediksi saya nanti awal Januari akan ada pergantian [menteri]” kata Daniel.

Pernyataan Daniel ini disampaikan sehubungan dengan posisi Airlangga Hartarto yang kini rangkap jabatan sebagai menteri perindustrian dan Ketua Umum Golkar setelah terpilih pada Munaslub Golkar, 20 Desember lalu.

Meski begitu, Daniel mengaku tak tahu siapa yang telah dipersiapkan Presiden Jokowi sebagai pengganti Airlangga Hartarto. "Itu di luar kapasitas saya," kata Daniel.

PKB sendiri pada awal pembentukan kabinet sempat menolak kebijakan Presiden Jokowi yang melarang ada menteri rangkap jabatan sebagai pengurus struktural partai. Saat itu, partai berlambang bola dunia ini menganggap rangkap jabatan tak akan menjadikan kinerja menteri terganggu, seperti yang diyakini Presiden Jokowi.

Namun, akhirnya partai dengan mayoritas pendukung dari kalangan warga NU ini tetap mengikuti keinginan Presiden Jokowi. Mereka urung merekomendasikan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, sebagai menteri. PKB kini punya tiga menteri di kabinet.

Baca juga:

• Airlangga Hartarto Rangkap Jabatan, Jokowi Ingkar Janji?
• Nasib Kemenperin Setelah Airlangga Hartarto Jabat Ketum Golkar

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun yang menyatakan, Presiden Jokowi harus menegakkan komitmen yang pernah diucapkan soal tidak boleh ada menteri merangkap jabatan dalam struktur partai.

Komarudin membandingkan Airlangga dengan Puan Maharani yang sekarang menjabat Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Menurut dia, Puan akhirnya dinonaktifkan sebagai pengurus partai oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di Kongres PDIP, di Bali.

“Apalagi ini sebagai ketua umum partai, jadi menurut saya [Airlangga] harus dinonaktifkan dari pemerintahan. Karena itu, kan, janji beliau,” kata Komarudin kepada Tirto, Kamis (28/12/2017).

Anggota Komisi II DPR RI ini menilai, ketegasan tersebut akan menunjukkan apakah Presiden Jokowi benar-benar pemimpin yang berkomitmen atau tidak.

"Pak Jokowi diuji sekarang,” kata Komarudin.