tirto.id - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tengah mengantisipasi serangan siberselama tahun politik di Indonesia 2018-2019, terutama di media sosial (medsos).
Yusuf Jauhari dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenhan menyampaikan potensi serangan siber jelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 itu nyata ada. "Kita prediksi ada intrusi masuk ke jaringan, ada keinginan untuk mengganti data itu pasti potensinya itu karena semua orang ingin menang. Potensi itu yang menjadi besar," kata Yusuf di Menteng, Jakarta, Jumat (29/12/2017).
Yusuf juga mewanti-wanti bahwa saat ini ancaman sibersemakin mengkhawatirkan bagi ketahanan Indonesia. Apabila dulu ancaman siber bergerak secara sistematis, kini ancaman siber sudah bergerak ke arah media sosial.
Ia mencontohkan, apabila dulu serangan berbentuk virus dan malware, saat ini serangan tidak hanya dua bentuk, tetapi juga mulai suara-suara negatif di media sosial. Persoalan politik dan sosial mulai dimainkan para penyerang di media sosial.
"Media sosial sudah menjadi hal yang mengkhawatirkan untuk disikapi dan itu sekarang masuk ranah siber juga," kata Yusuf.
Yusuf mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi propaganda buruk di dunia maya dengan cara mencegah dan menindak tegas kampanye negatif di media sosial. "Kita juga kasih contoh-contoh kalau tidak sehat ini ada konsekuensi hukum, konsekwensi sosial yang kadang-kadang harus mereka terima karena mereka tidak santun dalam bermedia sosial. Itu yang selalu kita sosialisasikan," kata Yusuf.
Lantaran persoalan inilah, Yusuf mengaku, Kemenhan berkoordinasi dengan antar lembaga kementerian serta sektor swasta untuk memantau perkembangan serangan siber.Alasannya, persoalan ini harus dipecahkan secara multi-stakeholder.
Bondan mengaku, Kemenhan telah melakukan sejumlah langkah dalam mengantisipasi bahaya siber termasuk Pusdatin Kemenhan untuk mengelola data negara, memantau dunia siber secara langsung (real time), termasuk di media sosial, dan mengelola data di perbatasan.
Menurut Bondan di perbatasan darat, Kemenhan telah memasang chip yang dapat memantau ada pergeseran atau tidak patok batas negara. "Pemantauannya ada di Pusdatin. Jadi kita tahu apa patok kita bergeser atau tidak dan itu bisa dilihat real time," kata Bondan.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Agung DH