Indeks Nasional

Rancangan Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak wajar dan tak sesuai aturan.

Khofifah akan menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonan dirinya di Pilgub Jatim dan surat pengunduran diri dari Kabinet Kerja.

F-Nasdem menyerahkan semua keputusan terkait Novanto kepada Partai Golkar namun yang harus diutamakan adalah kelangsungan tugas dan kinerja DPR.

Formappi menilai, keputusan pleno Golkar membuktikan masih kuatnya pengaruh Novanto di internal dan masih banyak pengurus yang menuruti kehendaknya.

Emil Dardak dianggap berubah, dari yang semula bersemangat untuk memajukan Trenggalek, sekarang justru mencalonkan diri sebagai pendamping Khofifah di Pilgub Jatim.

Khofifah berharap sinergi partai pengusung dapat memperkuat dukungan bagi dirinya dan Emil di Pilgub Jatim mendatang.

"Pertarungan di Munaslub akan sangat menarik. Tinggal menunggu ‘kode’ dan siapa yang akan mendapat restu dari Presiden Jokowi,” jelasnya.

PPP berharap persoalan di internal Golkar tidak sampai mengganggu kredibilitas lembaga negara.

Salah satunya adalah elektabilitas Golkar yang tergerus karena kasus e-KTP yang melibatkan Setya Novanto.

Sesuai isi surat Setya Novanto, Idrus Marham berperan sebagai pelaksana tugas ketua umum.

Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan pernyataan yang menyebut bahwa Emil Dardak akan mendampinginya di Pilgub Jatim 2018.

Nurdin Halid menegaskan dua surat Setya Novanto, yang berisi permintaan agar tidak dilengserkan dari posisi Ketua DPR sekaligus Ketua Umum DPP Golkar, tidak akan mempengaruhi keputusan Rapat Pleno partai Golkar.

Dalam surat lain, Setya Novanto juga meminta agar ia tak dicopot dari kursi Ketua DPR.

Rapat Internal Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada hari ini, untuk membahas kasus Setya Novanto, batal digelar karena 4 pimpinan fraksi absen.

Kabar diusungnya Khofifah dan Emil sebelumnya menyebar dalam foto di sejumlah grup WhatsApp.

Wasekjen Golkar yakin Jokowi dan Luhut mempunyai kesamaan pandangan terkait Airlangga Hartanto untuk menjadi ketua umum Golkar yang baru.

"Kami tidak mungkin membiarkan Golkar dan DPR tersandera dengan dua jabatan [yang diemban Novanto] sebagai Ketua Umum dan Ketua DPR RI," kata Nurdin Halid.

Rapat penggantian Novanto dijadwalkan digelar sore ini. MKD akan membahas pengganti Setya Novanto bersama sejumlah ketua fraksi dalam rapat tertutup.

Fahri Hamzah menganggap wacana penunjukan Plt Ketua DPR belum mendesak karena tugas Ketua DPR yang berhalangan bisa digantikan oleh semua Wakil Ketua DPR.

Ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD.