tirto.id - Masyarakat sipil yang tergabung dari akademisi, aktivis, dan LSM mendesak ketua DPR baru harus berbeda dibandingkan mantan Ketua DPR Setya Novanto. Mereka menilai, Ketua DPR terpilih harus bisa menjaga nilai-nilai dan menjaga citra lembaga perwakilan rakyat itu. Karenanya, pemimpin DPR terpilih harus pro pemberantasan korupsi serta bebas dari kasus dan ancaman pidana.
Direktur eksekutif Kode Inisiatif, Veri Junaidi mengingatkan, pemilihan ketua DPR memang dipegang Partai Golkar. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa pemilihan Ketua DPR bukanlah pemilihan ketua partai, tetapi memilih wakil rakyat.
"Pemilihan pimpinan nanti tidak semata-mata menjadi kepentingan partai tertentu, tapi ini kepentingan publik secara luas," kata Veri di Setiabudi, Jakarta, Selasa (2/1/2018).
Veri, mewakili koalisi menyerukan agar Partai Golkar menjalankan konsep pemilihan ketua DPR bebas korupsi. Masyarakat sipil meminta agar slogan Golkar bersih yang disampaikan ketua umum partai bergambar pohon beringin itu tidak sekadar bicara semata.
Selain kriteria tersebut, mereka meminta agar ketua DPR terpilih tidak pernah dipidana, tidak dipersoalkan secara hukum terutama korupsi, tidak pendukung pansus angket KPK, dan berpandangan penuh dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, ketua terpilih juga harus menerima kritik dari masyarakat.
Senada dengan Veri, Direktur Eksekutif Parasyndicate Ari Nurcahyo menegaskan pemilihan ketua DPR menjadi ajang pembuktian gerakan bersih-bersih yang dicanangkan Golkar. Dalam situasi ini, Partai Golkar di bawah komando Airlangga akan membuktikan komitmen yang digadang-gadang kepada publik.
"Apabila Partai Golkar tidak bisa menjamin bahwa pengganti Pak SN [Setya Novanto] bersih, berintegritas, dan antikorupsi. Bisa kita tanyakan apakah slogan Airlangga Hartanto dengan bersih itu hanya slogan saja ataukah bisa kita percaya sebagai suatu janji yang bisa kita buktikan di masa depan," kata Ari di Setiabudi, Jakarta.
Ari mengatakan, dari sudut pandang politik, pergantian ketua DPR setidaknya memenuhi 2 unsur. Pertama unsur etik, yakni sebagaimana poin desakan yang dikeluarkan masyarakat sipil, dan unsur politik yang harus terpenuhi.
Untuk unsur etik, hal itu penting menjadi pertimbangan agar marwah legislatif tidak hilang pascakasus Novanto, jelasnya.
Dalam poin politik, Ari berpandangan ada dua cara baik secara linier atau non-linier. Dari sisi linier, Partai Golkar bisa dengan menetapkan Airlangga Hartano sebagai Ketua DPR. Ia menilai, sosok Airlangga yang bersih bisa menjadi ketua DPR. Namun, mengingat Airlangga masih berstatus menteri tentu perlu ada pertimbangan reshuffle.
Sementara itu dari sisi non linier, Golkar bisa mengusung kader mereka sebagai ketua DPR. Saat ini, tiga nama besar kandidat Ketua DPR seperti Agus Gumiwang, Bambang Soesatyo, dan Aziz Syamsuddin bisa dipertimbangkan untuk menduduki kursi Ketua DPR. Namun, apabila melibatkan tokoh lain, perlu akomodasi politik sehingga ada power sharing antara Airlangga dengan tim di DPR.
Opsi non-linier lain yang bisa diterapkan adalah melakukan kocok ulang sesuai UU MD3. UU MD3 menyatakan pemilihan pimpinan DPR harus lah dengan konsep paket sehingga pertimbangan kocok ulang bisa digunakan.
"Kalau mau mengikuti pola itu, konsisten dengan aspirasi bahwa paket, tentu perlu dilakukan kocok ulang seperti apa," kata Ari.
Namun, semua pilihan tersebut kembali ke Airlangga selaku Ketua Umum Partai Golkar. Bila semua terkendali, opsi linier bisa diambil. Namun, power sharing bisa dilakukan bila ingin mengakomodasi seluruh pihak.
"Jadi proses yang semakin rumit menunjukkan bagaimana kompromi partai-partai untuk melakukan power sharing bersama terkait dengan kebutuhan konsolidasi di tahun politik," kata Ari.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Yuliana Ratnasari
