tirto.id - PDI Perjuangan mempunyai tiga skenario dalam menghadapi Pilgub Jawa Barat 2018. Wakil Sekjen PDIP, Eriko Sutarduga mengatakan, skenario pertama adalah maju sendiri dengan mencalonkan kader internal sebagai cagub dan cawagub atau mengombinasikan kader dan sosok eksternal.
Skenario kedua, PDIP mengusung Ridwan Kamil (RK) sebagai bakal calon gubernur dengan catatan cawagubnya dari PDIP. Sementara skenario ketiga, berkoalisi dengan PKB dan PPP dengan cagub dan cawagub disepakati kemudian.
Dari ketiga opsi tersebut, pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Muradi menyatakan, yang paling realistis bagi PDIP adalah sekenario kedua, yakni mengusung Wali Kota Bandung dan dipasangkan dengan cawagub dari kader mereka.
“Karena RK hanya butuh penguat di basis partai sehingga kemudian bisa menambah persentase kemenangan,” kata Muradi kepada Tirto, Jumat (29/12/2017).
PDIP dengan 20 persen suara di Jawa Barat, kata Muradi, merupakan partai yang saat ini paling memungkinkan bisa memenuhi kebutuhan Ridwan Kamil terkait basis.
Selain itu, kata Muradi, Emil memiliki image yang selaras dengan ideologi PDIP sebagai partai nasionalis. Ia menilai Emil adalah orang nasionalis yang memiliki karakter Sukarno di dalam dirinya, meskipun baru sebatas dalam pembangunan fisik.
Menurut Muradi, Sukarno memiliki keseriusan dalam pembangunan. Terbukti dengan pembangunan Monas dan Gelora Bung Karno sebagai simbol kebesaran bangsa dan modernitas tata ruang di Indonesia. Sementara, Emil selama menjadi Wali Kota Bandung juga mengedepankan pembangunan fasilitas publik.
“Kalau seperti Deddy Mizwar yang bergabung dengan Dedi Mulyadi, keduanya kan kontradiktif. Itu tidak bagus secara politik menurut saya,” kata Muradi.
Alasan lain yang membuat skenario kedua paling tepat, kata Muradi, PDIP bisa menyelaraskan pemerintahan di Jawa Barat dengan pemerintah pusat, serta memperbaiki hubungan dengan Presiden Joko Widodo yang sempat retak setelah penarikan dukungan ke Emil tersebut.
PDIP pernah menyatakan tidak akan memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil setelah yang ia menerima dukungan dari Nasdem secara sepihak pada September lalu.
Kedekatan Emil dengan Presiden Jokowi memang telah nampak sejak lama. Setidaknya ketika Emil memenuhi kehendak Presiden Jokowi untuk urung maju di Pilgub Jakarta. Dan dari data kantor sekretariat negara per 31 Oktober, Kota Bandung yang paling sering dikunjungi Jokowi sejak 2014. Total 10 kali Jokowi blusukan di Kota Bandung.
Saat berkunjung ke Bandung, Presiden Jokowi selalu lebih terlihat akrab dengan RK. Pada agenda kunjungan kerja 13 April lalu, misalnya, kemanapun Presiden Jokowi pergi, RK selalu menempelnya. Padahal, beberapa menteri ikut dalam kunjungan kerja Presiden Jokowi tersebut, serta didampingi Gubernur Ahmad Heryawan.
Terkadang, kunjungan-kunjungan kerja Presiden Jokowi ini dimanfaatkan Ridwan Kamil untuk berbicara seputar Pilkada Jawa Barat.
Muradi menilai, kedekatan itu sebagai sebuah hal yang wajar. Sebab, kata dia, Presiden Jokowi memang menginginkan adanya kesinambungan pembangunan antara daerah dan pusat. Menurut Muradi, keinginan itu bisa terwujud apabila Emil menjadi gubernur Jabar.
"Di Jakarta, ketika kalah kemudian yang menang bukan seirama dengan pemerintah pusat, kan, berantakan," kata Muradi.
Persoalannya, kata Muradi, dalam hal ini adalah kesediaan Emil. Karena, saat ini posisi Wali Kota Bandung itu telah mendapat dukungan yang cukup dari empat partai, yakni PPP, PKB, Hanura dan Nasdem. Sehingga, akan sulit bagi RK dan partai-partai tersebut untuk menerima begitu saja pinangan PDIP.
Dalam hal ini, peneliti SMRC, Sirojudin Abbas menilai, ada peluang RK menerima dukungan PDIP. Menurut dia, saat ini dalam koalisi partai yang sudah terbentuk mengusungnya, RK masih dipusingkan dengan tarik ulur kepentingan cawagub dari PPP dan PKB yang semakin hari semakin alot.
“Bisa jadi deal dengan PDIP menjadi kartu negosiasi untuk RK,” kata Sirojudin kepada Tirto.
PDIP sendiri sebelumnya menyatakan masih berusaha untuk merajut komunikasi ulang dengan RK perihal skenario ini. “Sudah berjalan [komunikasi]” kata Eriko.
PDIP pun mengajukan tiga nama kepada RK untuk menjadi pendampingnya, yakni Rieke Diah Pitaloka, TB Hasanudin, dan Puti Guntur Soekarnoputri. “Tahun lalu suara Rieke kuat di Pantura,” kata Eriko.
Partai Pengusung Emil Keberatan
Di sisi lain, partai koalisi pengusung RK saat ini tidak setuju kalau PDIP ingin masuk dengan mengajukan syarat cawagub dari mereka. Ketua DPW Nasdem Jabar, Saan Mustopa menyatakan, PDIP tidak elok kalau mengajukan syarat di awal, terlebih posisi cawagub.
“Kalau mau masuk silakan, tapi enggak usah pakai syarat begitu lah,” kata Saan pada Tirto.
Sebaliknya, kata Saan, PDIP mesti mengikuti mekanisme yang selama ini telah disepakati di antara partai pengusung RK, yakni secara musyawarah. Karena, menurut Saan, PKB dan PPP yang mendukung terlebih dulu telah mengajukan nama cawagub dan saat ini masih dalam tahapan proses pembahasan.
“Tanpa PDIP juga suara kami sudah cukup untuk mengusung RK,” kata Saan.
Hal senada juga disampaikan oleh Wasekjen DPP PKB, Daniel Johan. Ia menyatakan mekanisme musyawarah di koalisi merupakan hal yang mutlak harus diikuti oleh PDIP. “Kami hanya akan setujui yang disetujui forum musyawarah,” kata Daniel pada Tirto.
PKB pun menurutnya tetap mengajukan nama Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda dan Maman Imanulhaq untuk dipilih oleh RK. “Saat ini menunggu hasil rembug DPP partai,” kata Daniel.
PPP juga menyatakan saat ini masih tetap dalam pendiriannya untuk mengajukan nama Bupati Tasikmalaya UU Ruzhanul Ulum sebagai pendamping RK. “Kami masih mengajukan Uu Ruzhanul Ulum dan rembug 3 partai masih berlangsung,” kata Wasekjen PPP, Ahmad Baidowi kepada Tirto.
Sementara itu, perihal kemungkinan PDIP merapat, Baidowi menyatakan lebih baik dibahas terlebih dahulu dengan tiga partai pengusung RK yang sudah terbentuk saat ini. Meskipun, pada dasarnya diserahkan kembali kepada RK.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Abdul Aziz
