Indeks Nasional

Orang-orang di KSP dinilai sengaja memoles citra Jokowi demi kembali mendapat kue kekuasaan jika Jokowi kembali terpilih sebagai presiden di Pemilu 2019.

Belum genap dua bulan, KSP di bawah kendali Moeldoko mulai menampilkan wajah politik praktis dari lembaga ini.

PDIP melihat Pilkada serentak 2018 ini sebagai momentum politik untuk memperkuat konsolidasi.

Seorang admin di belakang grup MCA mengklaim mereka memproduksi informasi "asli", bukan hoaks.

"Kami lihat PKS, Gerindra, PAN kalau bergabung [dengan koalisi pengusung Jokowi], nanti Pak Jokowi lawan kotak kosong. Kami melihat itu tidak sehat bagi demokrasi kita," kata Sohibul Iman.

Prabowo berharap tidak ada penyimpangan dalam proses kampanye Pilgub Jabar 2018.

"Jadi, saya akan dengarkan suara partai, suara rakyat, suara sahabat-sahabat, suara mitra, dan akan mengutamakan kepentingan nasional. Itu yang bisa saya janjikan," kata Prabowo soal usulan agar dirinya menjadi Cawapres Jokowi.

KPU melarang foto presiden/wapres dan tokoh-tokoh nasional di peraga kampanye saat Pilkada 2018.

Demokrat membantah pertemuan AHY dan Airlangga untuk membicarakan Pilpres 2019.

Menurut Fadli Zon, dalam waktu dekat ini Gerindra segera menyusun strategi dalam rangka memenangkan Prabowo di Pilpres 2019.

Kepala BNN Irjen Pol Heru Winarko memiliki harta kekayaan senilai Rp4,1 miliar pada Desember 2015.

Isu agama ataupun SARA sengaja dikelola oleh partai politik untuk kepentingan tertentu.

Presiden Jokowi meminta agar Heru Winarko membawa standar KPK ke BNN, baik dari sisi tata kelola maupun integritas.

Heru Winarko mengucapkan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo

Tommy dan Titiek Soeharto boleh saja moncer dalam politik. Namun, pada mulanya bukan mereka yang dipersiapkan Soeharto mewarisi kekuasaannya.

Masyarakat Indonesia semakin islami. Namun, secara umum suara untuk partai-partai islami tak meningkat.

Dewan Pembina ACTA menilai, Prabowo memenuhi beberapa kriteria untuk memimpin Republik Indonesia.

"Kami menyatakan dukungan penuh kepada Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden Republik Indonesia periode mendatang," ucap Kris Ibnu.

KPU punya alasan substansial mengapa melarang partai pajang foto presiden. Tujuannya agar fokus kampanye nanti adalah visi dan misi.

"Karena yang ngetwit itu kan pasti manusia, bukan robot. Aparatur Sipil Negara,” kata Titi Anggraeni dari Perludem.