tirto.id - Ada 101 kandidat perempuan dari 1.140 calon kepala dan wakil kepala daerah di Pilkada 2018. Dari 101 kandidat itu, hanya 37 orang yang mengangkat isu perempuan serta anak dalam visi, misi, serta program kerjanya.
Temuan itu disampaikan Lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kamis (19/4/2018). Peneliti Perludem, Maharddhika berkata, dari puluhan kandidat perempuan itu tak ada satu pun yang eksplisit mencantumkan kata "perempuan, wanita, atau ibu" dalam visinya.
"10 calon mempunyai misi yang menyematkan kata-kata itu. Misi yang diusung perempuan calon kepala daerah berkisar pada hal-hal umum seperti perlindungan, pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan gender," ujar Maharddhika di Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta.
Perludem mengungkap, ada 26 calon kepala daerah perempuan yang memiliki program kerja untuk perempuan serta anak-anak. Namun, program-program itu banyak yang tak dirinci oleh para kandidat.
Maharddhika berpendapat, keberadaan visi, misi, atau program kerja yang pro perempuan dan anak terkesan asal disematkan. Ia menuding parpol tak serius mengusung kepentingan perempuan.
"Partai tidak memilih kadernya sebagai calon kepala daerah berdasarkan pertimbangan ideologis memperjuangkan kepentingan perempuan, tapi lebih mementingkan pertimbangan popularitas dan elektabilitas," ujarnya.
Menurut peneliti dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Delia Wildianti, perempuan sebenarnya sangat berpeluang menjadikan pilkada atau pemilu sebagai ajang memperjuangkan kepentingan mereka.
Pendapat itu didasari fakta bahwa jumlah perempuan dan laki-laki di Indonesia saat ini hampir berimbang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 2013 lalu 49,75 persen penduduk Indonesia adalah perempuan.
"Di sini ada kepentingan individu atau kelompok yang lebih besar. Jadi bagaimana perempuan hadir mendorong isu-isunya. Memang ada laki-laki yang memikirkan permasalahan perempuan, tapi perempuan akan jauh lebih memahami masalahnya sendiri," ujar Delia.
Pada kesempatan yang sama, Lena Maryana Mukti selaku Dewan Pakar Kaukus Perempuan Politik Indonesia menyebutkan bahwa perempuan masih memiliki tantangan berat di dunia politik Indonesia.
Menurutnya, politikus perempuan harusnya tak hanya bersiap jelang pilkada atau pemilu.
Politikus PPP itu menganggap perempuan harus konsolidasi dan mempersiapkan gagasan jauh hari sebelum pilkada dan pemilu berlangsung.
"Jika calon berasal dari legislatif, akan lebih mudah lobi parlemen karena sudah dibekali kemampuan dan tahu kondisi internal parlemen seperti apa. Calon yang bukan dari lembaga legislatif, harus tahu siapa pengambil keputusan dan program yang ditawarkan harus menjadi persoalan mendasar serta kebutuhan perempuan," kata Lena.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Yantina Debora
