Indeks Nadiem Makarim

Ira Puspadewi mengaku hadir di sidang sebagai rekan dari orang tua Nadiem Makarim.

Dakwaan terhadap Nadiem dinilai lembah dan hanya membuang waktu apabila dilanjutkan.

Aset Nadiem, sebagai terdakwa dalam kasus tersebut, berupa tanah dan bangunan di Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

JPU mengatakan kewajiban utama membuktikan dakwaan tetap pada jaksa, menjadikannya sistem yang berimbang, bukan murni pembalikan beban pembuktian. 

Pesan dibacakan pengacaranya karena Nadiem tak diizinkan untuk menyampaikan pernyataan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kuasa hukum Nadiem keberatan atas permohonan penyitaan aset Nadiem karena jaksa belum bisa menunjukkan bukti korupsi yang mengalir ke kantong kliennya.

Roy menilai terdakwa Nadiem dan penasihat hukumnya tak dapat membedakan secara limitatif apa yang diatur dalam KUHAP saat menanggapi eksepsi Nadiem.

JPU menilai penggiringan opini publik tersebut berpotensi dapat memberikan efek negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Uang tersebut berasal dari salah satu rekanan penyedia Chromebook, PT Bhineka Mentari Dimensi, atas nama Mariana Susy.

Purwadi Sutanto mengaku uang itu hanya diletakkan di meja dan hanya disimpan lantaran tak tahu tujuan pemberiannya.

Dirjen Paudasmen, Gogot menolak permintaan tersebut karena Dapodik tergolong sebagai data pribadi.

Ardi menekankan pelibatan TNI harus memenuhi prinsip imminent threat dan last resort.

Kadipenad, Brigjen TNI Donny Pramono menyatakan keberadaan tiga anggota TNI di ruang sidang tersebut tidak terkait dengan perkara.

Kewenangan Jurist Tan mencakup aspek vital, mulai dari penganggaran, SDM, hingga penyusunan regulasi di Kemendikbud Ristek.

Pihak JPU tak bisa menjawab terkait apakah pengamanan hanya dari kepolisian tak cukup untuk kegiatan sidang Nadiem Makarim, hingga harus melibatkan TNI.

Dodi pun mengaku bahwa tim kuasa hukum juga sempat terkejut dengan kehadiran aparat bersenjata di dalam ruang sidang.

Nadiem menegaskan bahwa dakwaan jaksa cacat logika karena mayoritas investasi Google masuk jauh sebelum ia menjabat sebagai menteri di pemerintahan.

Nadiem menegaskan bahwa tuduhan memperkaya diri sebesar Rp809 miliar dalam proyek Chromebook sangat bertolak belakang dengan realita kariernya.

Dia mengatakan tidak ada satupun tanda tangannya dalam keputusan memilih Chrome OS sebagai sistem operasi laptop bantuan sekolah.

Para penasihat hukum Nadiem pun menekankan bahwa Nadiem tidak memiliki konflik kepentingan saat dirinya masih menjabat sebagai menteri.