Indeks Nadiem Makarim

Dia juga menjelaskan soal asal-usul dana Rp809 miliar itu serta besaran kepemilikan saham Nadiem di PT AKAB.

Nadiem menaruh harapan pada kepemimpinan baru Jampidsus agar mengevaluasi perkara-perkara yang diduga mengandung unsur kriminalisasi, termasuk perkaranya.

Nadiem secara tegas menyebut kasus yang menjeratnya sebagai bentuk kriminalisasi.

Nadiem membantah adanya intervensi atau arahan darinya yang meminta Ibam untuk mengarahkan kebijakan pengadaan ke pihak atau vendor tertentu. 

Nadiem Makarim mengaku optimistis Jampidsus baru dapat mengevaluasi kasus-kasus yang sarat akan unsur kriminalisasi.

PN Jakpus tidak berada dalam posisi untuk menilai kode etik advokat dan menyerahkan sepenuhnya kepada dewan kehormatan Peradi.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad klarifikasi ucapan ulang tahun untuk terdakwa korupsi Nadiem Makarim di medsosnya. Dasco sebut itu ulah admin baru.

Tim penasihat hukum Nadiem kini berfokus merampungkan memori banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pelaporan ini terkait dugaan pelanggaran kode etik berat, mulai dari manipulasi fakta persidangan hingga ketidakberpihakan (imparsial).

Tim penuntut umum telah menyatakan banding pada Kamis (2/7/2026) setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Yusril mengatakan pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan dan belum menerima usulan apa pun terkait pemberian amnesti kepada Nadiem.

Profil Hakim Ad Hoc Tipikor Andi Saputra yang menyatakan Nadiem Makarim seharusnya bebas. Simak riwayat karier, pendidikan, dan harta kekayaannya.

Menurut Jubir PN Jakpus, Nadiem dan tim penasihat hukumnya masih bisa menyatakan sikapnya pascasidang.

Atika pun menilai Nadiem bisa divonis bersalah dalam kasus Chromebook karena tidak memiliki basis politik imbas tidak masuk partai mana pun saat di kabinet.

Kubu Nadiem Makarim bakal lapor ke KY karena hakim dinilai abaikan rekaman dan alat bukti persidangan yang bisa patahkan vonis korupsi Chromebook.

Dalil kedaruratan tak bisa diterima karena kondisi masyarakat saat itu belum semua bisa menerima jaringan internet.

Majelis hakim menetapkan kerugian negara kasus korupsi Chromebook Kemendikbudristek 2020-2022 mencapai Rp1,56 triliun berdasarkan audit BPKP.

Nadiem menganggap bahwa para hakim tidak sepenuh hati dalam menjatuhkan vonis.

Perbuatan Nadiem dinilai dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar.

Hakim Andi menilai Nadiem tak terbukti bersalah dalam dakwaan primer maupun subsider sebagaimana yang dibacakan JPU.