Indeks Nadiem Makarim

Uang tersebut berasal dari salah satu rekanan penyedia Chromebook, PT Bhineka Mentari Dimensi, atas nama Mariana Susy.

Purwadi Sutanto mengaku uang itu hanya diletakkan di meja dan hanya disimpan lantaran tak tahu tujuan pemberiannya.

Dirjen Paudasmen, Gogot menolak permintaan tersebut karena Dapodik tergolong sebagai data pribadi.

Ardi menekankan pelibatan TNI harus memenuhi prinsip imminent threat dan last resort.

Kadipenad, Brigjen TNI Donny Pramono menyatakan keberadaan tiga anggota TNI di ruang sidang tersebut tidak terkait dengan perkara.

Kewenangan Jurist Tan mencakup aspek vital, mulai dari penganggaran, SDM, hingga penyusunan regulasi di Kemendikbud Ristek.

Pihak JPU tak bisa menjawab terkait apakah pengamanan hanya dari kepolisian tak cukup untuk kegiatan sidang Nadiem Makarim, hingga harus melibatkan TNI.

Dodi pun mengaku bahwa tim kuasa hukum juga sempat terkejut dengan kehadiran aparat bersenjata di dalam ruang sidang.

Nadiem menegaskan bahwa dakwaan jaksa cacat logika karena mayoritas investasi Google masuk jauh sebelum ia menjabat sebagai menteri di pemerintahan.

Nadiem menegaskan bahwa tuduhan memperkaya diri sebesar Rp809 miliar dalam proyek Chromebook sangat bertolak belakang dengan realita kariernya.

Dia mengatakan tidak ada satupun tanda tangannya dalam keputusan memilih Chrome OS sebagai sistem operasi laptop bantuan sekolah.

Para penasihat hukum Nadiem pun menekankan bahwa Nadiem tidak memiliki konflik kepentingan saat dirinya masih menjabat sebagai menteri.

Dalam eksepsi yang dibacakan, tim hukum menyebut tindakan Nadiem dalam menerbitkan regulasi kementerian adalah objek hukum administrasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, tim hukum menilai penahanan di dalam rutan merupakan bentuk pembatasan kebebasan yang sangat keras.

Menurut tim hukum, penetapan Nadiem Makarim seseorang sebagai tersangka tanpa dasar perhitungan kerugian yang pasti.

Nominal tersebut diperoleh dari distribusi 1,6 juta perangkat se-Indonesia dikalikan dengan biaya lisensi Windows OS 50 dolar AS per perangkat.

Penggunaan KUHAP kepada Nadiem menggunakan asas lex mitior atau hukum yang paling menguntung terdakwa.

Nadiem Makarim menginginkan seluruh sekolah menggunakan laptop Chromebook.

Dakwaan kerugian negara didasarkan pada laporan hasil audit penghitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP pada 4 November 2025.

Nadiem Makarim ingin hadir dalam sidang korupsi laptop Chromebook demi membuktikan bukan koruptor.