Indeks Muhammadiyah

Azrul Tanjung meminta masyarakat tidak melihat hitam dan putih pertambangan saja, melainkan juga manfaat yang bisa diberikan untuk umat.

Jokowi menerangkan bahwa tugas pemerintah hanyalah merancang regulasi mengenai izin konsesi tambang. Namun, dia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak ormas. 

Sebelum mengambil konsesi izin tambang, Muhammadiyah akan mempertimbangkan titik lahan tambang mana saja yang masih bisa diusahakan.

Agenda Konsolidasi Nasional Muhammadiyah digelar 27-28 Juli 2024. Apa yang akan dibahas? Apakah terkait izin tambang?

Muhammadiyah akan menjalankan tambang dengan prinsip kehati-hatian dan tidak berorientasi bisnis semata.

PP Muhammadiyah menyatakan bersedia jika diminta terlibat dalam upaya ekshumasi dengan menghadirkan dokter forensik.

Artikel ini menjelaskan fakta mengenai apakah Muhammadiyah benar memberikan beasiswa bagi orang Palestina.

5 Nahdliyin yang ketemu Presiden Israel viral dan disesalkan banyak pihak. Simak respons Muhammadiyah dan MUI, termasuk Kemenlu RI.

Selama ini bahasan soal pembentukan bank syariah yang akan dikelola langsung oleh Muhammadiyah hanya obrolan antaranggota saja.

Menurut Ihsan Tanjung, selama ini PP Muhammadiyah belum pernah mendapatkan tawaran langsung dari pemerintah untuk mengelola lahan tambang batu bara.

Mukhaer mengatakan bahwa ada pro-kontra di internal Muhammadiyah terkait kebijakan izin tambang bagi ormas keagamaan.

Arianto menilai dalam jangka pendek keputusan Muhammadiyah menarik dananya akan berdampak pada BSI.

Dana yang dialihkan dari BSI kemudian ditempatkan di bank-bank syariah lain yang juga berkerja sama dengan Muhammadiyah.

Berikut respons Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah soal kebijakan izin pengelolaan tambang untuk ormas keagamaan yang disahkan pemerintah.

Din Syamsudiin menilai ada motif dibalik pemberian izin kelola tambang yang terkesan untuk mengambil hati ormas keagamaan.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan hal baru bagi Muhammadiyah.

Izin tambang terhadap ormas keagamaan rawan meruntuhkan nalar kritis organisasi & hanya menjadi mesin penjaga pemerintah dalam menelurkan berbagai aturan.  

Pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara tujuan sosial ormas dengan tujuan ekonomi dari kegiatan pertambangan.

Tourtravelmuhammadiyah ramai disebut dapat memberangkatkan haji secara mandiri.

Busyro Muqoddas meminta Jokowi untuk memperbanyak keterwakilan unsur masyarakat saat membentuk pansel pimpinan KPK.