Indeks Moeldoko

"Masih, masih (terkendali), ini masih sangat lokal, kita yakin bisa terselesaikan," kata Moeldoko

Moeldoko menyebut terdapat sekelompok pihak yang ingin memanfaatkan gerakan massa saat momen pengumuman hasil pemilu 22 Mei nanti. 

Moeldoko menilai mayoritas isi laporan BPN Prabowo-Sandiaga mengenai dugaan kecurangan di Pilpres 2019 sama dengan yang mereka tuduhkan pada 2014 lalu.  

Moeldoko menyatakan ada kelompok yang hendak memanfaatkan momentum gerakan massa pada 22 Mei 2019 untuk tujuan tertentu.

Moeldoko menyatakan, rencana pemindahan ibu kota Indonesia oleh Presiden Jokowi bisa mengacu pada beberapa negara lain, salah satunya Brasil yang sudah tiga kali pindah ibu kota

“Kalau menyulitkan pengusaha, nanti pengusahanya tidak mau investasi di Indonesia kan repot lagi,” kata Moeldoko.

Moeldoko menyebutkan, kehadiran desk ketenagakerjaan ini dapat lebih cepat menyelesaikan persoalan tenaga kerja.

Tempat penitipan anak ini adalah usulan dari serikat pekerja yang sebelumnya bertemu Jokowi. 

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah bertanggung jawab atas meninggalnya 119 orang panitia penyelenggara Pemilu 2019.

Pemerintah Arab Saudi telah menghitung jumlah calon jamaah haji sesuai dengan kapasitas, sehingga tak mengancam keselamatan jiwa.

Emak-emak pendukung Jokowi-Ma'ruf akan menggelar syukuran kemenangan, istilahnya people party.

Ketua Harian TKN Moeldoko menjelaskan alasan capres 01, Joko Widodo (Jokowi) mengirim Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan Prabowo Subianto untuk menjaga keseimbangan baru antar dua kubu.

Moeldoko merasa sangat prihatin dan mengutuk pelaku pengeboman tiga gereja di Sri Lanka.

Menghasut orang untuk melawan pemerintah, termasuk menentang hasil pemilu yang sah dan diakui undang-undang bisa dipidana maksimal 6 tahun penjara.

Moeldoko mengakui peningkatan penyebaran hoaks turut memicu tingkat kerawanan di Pemilu 2019 meningkat. 

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemilu merupakan salah satu instrumen demokrasi yang harus diikuti seluruh masyarakat secara damai dan tenteram.

Menteri Wiranto menolak usulan untuk menarik TNI dari Papua. Alasannya adalah demi keamanan negara.

Klaim Moeldoko soal TNI sudah terlatih dikritik bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Sebab, praktik persekusi oleh personel TNI masih lazim terjadi.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjamin jika Presiden Joko Widodo tak akan mengembalikan dwifungsi TNI.

Moeldoko mengatakan, jika saat ini TNI secara psikologis sudah kuat untuk menerima kritikan dan masukan dari masyarakat.