Indeks Menkeu Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani klaim pekerja yang tak dapat bantuan gaji Rp600 ribu dicover bantuan sosial. 

Sri Mulyani bilang pencairan penanaman modal negara (PMN) untuk BUMN bisa terjadi pada Agustus 2020.

Sri Mulyani tengah mengkaji bantuan terhadap 13 juta karyawan dengan upah di bawah Rp5 juta.

Penempatan dana Rp11,5 trilun ke BPD merupakan strategi pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.

Menkeu Sri Mulyani sebut pertemuan G20 seharusnya sudah bisa menyepakati ketentuan pembagian pajak penghasilan perusahaan digital tetapi tidak diterima Amerika Serikat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebut lima subsektor hingga Juni 2020 belum pulih diantaranya industri hasil pertambangan, pertambangan batubara, pertambangan migas, angkutan udara, dan sales & repair otomotif.

Sepanjang semester I 2020, pendapatan negara dari sektor pajak hanya sebesar Rp513,7 triliun.

Menkeu Sri Mulyani melaporkan realisasi belanja negara mencapai Rp2.309,3 triliun atau 93,8 persen dari anggaran belanja pada APBN TA 2019.

Kementerian Keuangan telah membuat skenario anjloknya pertumbuhan ekonomi kuartal II atau Q2 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan stimulus tambahan untuk menghadapi pandemi COVID-19 mencakup relaksasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 30 Juni 2020 Rp219,9 miliar.

Semester I/2020, pemerintah mencatatkan realisasi pajak turun 9,4% menjadi Rp624,9 triliun dari periode yang sama tahun lalu Rp689,9 triliun. 

Pemerintah menaruh dana sebesar Rp30 triliun di Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara)

Anggaran penanganan COVID-19 kembali membengkak Rp18 triliun, dari Rp677 triliun menjadi Rp695 triliun per 16 Juni 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II atau Q2 2020 bakal mengalami kontraksi, atau minus 3,1 persen.

Pemerintah resmi menaikkan defisit APBN 2020 menjadi 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp1.039,2 triliun.

Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya dicairkan oleh pemerintah selambatnya hari ini, Jumat (15/5/2020).

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dijamin tidak akan memberikan kekebalan hukum bagi pejabat negara yang terbukti korupsi.

Dana bagi hasil DKI Jakarta yang dibayarkan mencakup tahun 2019 dan 2018.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari sejumlah fraksi mengkritik pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Pemprov DKI meminta pemerintah pusat memberi talangan dana bansos COVID-19.

Terkait pernyataan Menkeu Sri Mulyani, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan dana bansos dalam bentuk dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp5,032 triliun untuk penanganan COVID -19.