Indeks Menkeu Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani mengeluarkan ketentuan baru soal keringanan pembebasan bea masuk serta PPN impor atas impor barang batu bara.

Kemenkeu dan BKN melakukan kerja sama untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi.

Menurut Sri Mulyani, untuk mendorong sinergitas kebijakan, kementerian dan lembaga tak bisa bergerak sendiri-sendiri.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan, data jumbo yang dipegang pemerintah untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak membuka peluang untuk kembali melakukan tax amnesty.

Rancangan PP dan Perpres tentang kendaraan bermotor listrik bakal dirilis dalam waktu dekat, selain itu pemerintah juga bakal mengeluarkan aturan turunan di tingkat kementerian.

Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia tak begitu terdampak perang dagang Amerika-Cina. Sebab, RI tidak menjadi bagian dari arus supply-chain perdagangan dunia.

Kemenkeu melakukan penagihan melalui surat tertulis dan berkoordinasi dengan Minarak Lapindo Jaya soal peningkatan kualitas aset yang dijaminkan seperti catatan BPK pada 2015.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyetujui asumsi makro RAPBN 2020 yang dibahas dalam rapat di Badan Anggaran hari ini, Senin (8/7/2019).

Pemerintah memberlakukan sanksi denda sebesar 0,5 persen bagi eksportir yang tidak bisa membawa pulang devisa hasil Sumber Daya Alamnya (DHE SDA) ke dalam negeri.

KPK meminta aturan teknis saat enam kementerian menandatangani nota kesepahaman soal Beneficial Ownership.

Menkeu Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN relatif masih baik hingga akhir Mei, hal itu berdasarkan angka PMI di atas 50 dan penerimaan negara sebesar 6,2 persen atau Rp728,5 triliun.

Menurut Sri Mulyani, pemberian subsidi diperlukan agar beban para pengembang di tahap awal pengoperasian bisa lebih ringan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap pembangunan PLTP unit 2 Dieng dan Patuha oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) bebas dari konflik kepentingan dan korupsi.

Sri Mulyani Indrawati menyatakan, penyelenggaraan Pilpres dan Pileg turut andil dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tahun 2019.

Kriteria ekspor jasa kena pajak adalah kegiatan yang dihasilkan di dalam wilayah Indonesia untuk dimanfaatkan di luar negeri oleh penerima ekspor jasa kena pajak.

Majalah keuangan FinanceAsia kembali menobatkan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menkeu Terbaik se-Asia Pasifik Tahun 2019 pada 2 April 2019.

Kemenkeu memundurkan batas akhir masa pelaporan SPT Tahunan (PPh OP), dari seharusnya 31 Maret 2019 menjadi 1 April 2019.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan, lambatnya proses KPBU yang sempat dikeluhkan oleh Kadin akan segera ditingkatkan kecepatannya.

Sri Mulyani mengatakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) perlu memberikan perhatian lebih pada anggaran belanja pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan SDM. Sebab, dana yang dianggarkan jumlahnya cukup besar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) menggunakan kartu kredit untuk belanja pemerintah.