Indeks Mendagri

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta mantan menteri yang diduga pernah mendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengklarifikasi sendiri kebenaran informasi itu.

Mendagri dan Menteri PAN-RB membahas percepatan terkait penerapan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) terpadu dan terpusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat masih menunggu petunjuk dari Kemendagri untuk melaksanakan sinkronisasi antara agenda pemerintahannya dengan program-program Anies-Sandiaga.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengirim surat resmi permintaan klarifikasi terhadap simpatisan Ahok, yang mengkritik rezim pemerintahan Jokowi, dalam orasinya pada Jumat sore hari ini.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan tindakan Mendagri menyebarkan data pribadi adalah pelanggaran atas hak privasi seseorang.

Tindakan pembocoran data e-KTP oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dikritik karena dianggap melanggar undang-undang dan bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berang atas orasi seorang warga negara yang menyebut vonis Ahok dibebankan pada kesalahan pemerintahan Jokowi.

Pemilu 2019 dikabarkan akan dilakukan secara serentak antara pemilihan legislatif (DPR, DPRD dan DPD) dengan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Mendag mengatakan sebagian besar bahan makanan pokok sudah didistribusikan dengan baik, meski masih ada keterlambatan penyaluran untuk komoditas minyak goreng karena masalah pengemasan.

Mendagri mengatakan, sejak dimulai tahun 1999 hingga sekarang, ternyata tidak semua daerah pemekaran baru bisa mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan warganya.

"Terakhir, saya sebagai Mendagri selama 2,5 tahun ini, saya mohon maaf, urusan selama saya menjabat 2,5 tahun belum tuntas-tuntas, yakni urusan e-KTP," kata Tjahjo

Mendagri Tjahjo Kumolo menilai putusan MK yang mencabut kewenangan Mendagri membatalkan perda menghambat investasi.

Tjahjo menjelaskan, saat ini pihaknya masih memfinalisasi tender blanko KTP-E, sehingga sudah tercetak dan bisa dipakai pada Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan kebijakannya mengaktifkan kembali Basuki T. Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam kapasitas menjalankan perintah konstitusi.

Mendagri mengajak seluruh pihak menjaga situasi kondusif selama Pilkada 2017. Karenanya, pada saat pekan masa tenang Pilkada tidak boleh ada kegiatan yang sifatnya pengerahan massa oleh siapapun.

Pemerintah mengapresiasi ide kenaikan dana parpol yang direkomendasikan KPK. Meski begitu, pemerintah akan tetap menyesuaikannya dengan kondisi keuangan negara.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengimbau agar tiap alumni IPDN ikut kegiatan wajib militer. Dengan begitu, alumni IPDN dapat menjadi pasukan cadangan Bela Negara.

Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada masyarakat yang ingin berunjuk rasa agar dilakukan secara santun dan sesuai dengan aturan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta masyarakat melapor kepada Kemendagri, jika menemukan oknum yang menerapkan pungutan liar (pungli) dalam proses perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Pemerintah menargetkan pada 2017 seluruh penduduk Indonesia sudah memiliki e-KTP