Indeks Mendagri

Hukum
Jumat, 20 Okt 2017

Rapat Pandangan Fraksi untuk Perppu Ormas Ditunda

10 fraksi DPR yang hadir di dalam sidang itu pun menyepakati penundaan.
Politik
Kamis, 12 Okt 2017

Mendagri akan Lawan Siapapun yang Hina Presiden Jokowi

Tjahjo tak masalah jika ada pihak-pihak yang ingin mengkritik pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla asalkan tidak melanggar aturan.
Politik
Rabu, 11 Okt 2017

Tjahjo Kumolo Jelaskan Soal Penyerangan Kantor Mendagri

Tjahjo mengatakan bahwa kedua itu sudah sering diterima oleh Dirjen Otda dan Dirjen Polpum.
Hukum
Minggu, 8 Okt 2017

Mendagri Siapkan Plt Bupati Kukar Pengganti Rita Widyasari

Mendagri menuturkan, Plt disiapkan sebagai antisipasi terjadinya kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Hukum
Rabu, 27 Sept 2017

Mendagri: Penonaktifan Rita Widyasari Tunggu Pengumuman KPK

Mendagri Tjahjo Kumolo menyebutkan telah menerima informasi Rita Widyasari tidak ditahan sampai saat ini sehingga tetap menjabat sebagai Bupati Kukar.
Politik
Kamis, 31 Agt 2017

Ombudsman Minta Mendagri Hati-Hati Bicara Soal Pilpres 2019

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai meminta Mendagri Tjahjo Kumolo berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan dan menjaga netralitas sebagai pejabat negara dalam menyikapi Pilpres 2019.
Sosial Budaya
Kamis, 31 Agt 2017

Mendagri & Rektor Dipanggil DPR untuk Benahi Kurikulum IPDN

Komisi II DPR RI akan memanggil Rektor IPDN Ermaya dan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk dimintai penjelasan mengenai insiden kekerasan itu.
Sosial Budaya
Rabu, 30 Agt 2017

Pemukulan Praja IPDN: Mendagri Minta Tindak Tegas Pelakunya

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta pelaku aksi pemukulan terhadap seorang praja IPDN ditindak tegas.
Politik
Selasa, 22 Agt 2017

Mendagri Minta Sekda Jabar Mundur Jika Ingin Maju di Pilgub

Tjahjo meminta Iwa Karniwa untuk mundur dari jabatannya jika ingin maju dalam Pilgub Jabar 2018.
Sosial Budaya
Senin, 21 Agt 2017

Mendagri Akui Masih Banyak Kendala Pembuatan e-KTP

Kendala-kendala tersebut menurut Tjahjo masih ditemukan di daerah-daerah tertentu. Namun pihaknya memastikan untuk terus berbenah mengatasi berbagai kendala yang ada.
Hukum
Minggu, 23 Juli 2017

Mendagri: PNS Terlibat Ormas Anti Pancasila Silakan Mundur

Beredar sebuah dokumen yang memuat daftar nama pengurus, anggota, dan simpatisan HTI yang bekerja sebagai PNS.
Politik
Jumat, 21 Juli 2017

UU Pemilu Disahkan, Mendagri Persilakan Uji Materi ke MK

Mendagri Tjahjo Kumolo mempersilakan beberapa pihak melakukan uji materi terhadap UU Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna DPR kemarin malam.
Hukum
Rabu, 19 Juli 2017

Mendagri Desak Daerah Segera Terbitkan Perda Ormas

Mendagri mendesak agar daerah segera menerbitkan Perda Ormas. Tujuannya demi keamanan dan ketertiban.
Hukum
Sabtu, 15 Juli 2017

Wapres Sebut Perppu Ormas Berlaku Setelah Diumumkan ke DPR

Perppu Ormas berlaku begitu diumumkan kepada DPR sampai dengan DPR menetapkan yang lain.
Hukum
Sabtu, 15 Juli 2017

Mendagri: Pemberlakuan Perppu Ormas Tunggu Keputusan DPR

Tjahjo menolak apabila penerbitan Perppu dikatakan sebagai upaya pembidikan terhadap ormas-ormas tertentu.
Politik
Jumat, 14 Juli 2017

Presidential Threshold Bikin Pembahasan RUU Pemilu Deadlock

Lima isu krusial RUU Pemilu akan diselesaikan lewat mekanisme voting sidang paripurna.
Politik
Selasa, 11 Juli 2017

Pemerintah Upayakan Musyawarah dengan DPR Terkait RUU Pemilu

Mendagri mengatakan semua fraksi di DPR dijadwalkan akan menyampaikan pendapat terkait RUU Pemilu pada Kamis (13/7).
Hukum
Kamis, 6 Juli 2017

Nur Alam Ditahan KPK, Mendagri Tunjuk Plt Gubernur Sultra

Mendagri Tjahjo Kumolo akan menunjuk pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Tenggara untuk menggantikan posisi Nur Alam yang telah resmi menjadi tahanan KPK.
Politik
Rabu, 5 Juli 2017

Gubernur dan Wagub Aceh Terpilih Dilantik Mendagri Tjahjo

Mendagri Tjahjo Kumolo atas nama Presiden Republik Indonesia melantik pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022.
Politik
Senin, 3 Juli 2017

Mendagri: DPR Tak Perlu Libatkan Presiden Bahas RUU Pemilu

Pemerintah tetap memilih menggunakan skema 20-25 persen terkait dengan ambang batas presiden atau presidential threshold.