tirto.id - Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkoordinasi untuk mencegah potensi kampanye hitam pada Pilkada Serentak 2018.
Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Pilkada Serentak 2018 cukup rawan kampanye hitam dan hoaks. Ia beralasan, tahun ini sejumlah provinsi berpenduduk padat seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan menggelar Pilkada. Namun ia memprediksi pilkada paling rawan kemungkinan terjadi di Papua.
"Yang pertama tetap di Papua karena kondisi geografis," kata Tjahjo usai di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (9/1/2018).
Kendati demikian, Tjahjo optimistis Pilkada Serentak di sejumlah daerah bakal berlangsung lancar, termasuk di Jawa Barat (Jabar). "Di Jabar cukup optimistis saya cukup optimistis, Jakarta saja yang begitu gaduh tapi hari "H" lancar," kata Tjahjo.
Untuk menangani masalah kampanye hitam, Tjahjo mengklaim sudah menyiapkan sejumlah langkah pencegahan dengan sosialisasi ke sejumlah daerah.
Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pihaknya bersama aparat penegak hukum bakal bertindak tegas apabila menemukan kampanye hitam. "Kami akan bersama kepolisian dan kejaksaan memproses kalau itu memenuhi unsur tindak pidana kampanye hitam," kata Abhan.
Selain itu, Bawaslu mengaku sudah berkoordinasi dengan Unit Cyber Crime Polri untuk pemantauan kampanye hitam melalui akun-akun palsu di media sosial. "Kami antisipasi dengan koordinasi dengan Mabes Polri. Kita akan memproses," kata Abhan.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Agung DH
