tirto.id - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan masih menunggu petunjuk Kementerian Dalam Negeri sebelum melakukan sinkronisasi agenda pemerintahannya di DKI Jakarta dengan program milik penerusnya, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Selain itu, Djarot juga berencana menjaring pendapat dari semua fraksi di DPRD DKI Jakarta mengenai pelaksanaan sinkronisasi itu.
"Kami berencana mengundang pimpinan fraksi dan pimpinan dewan untuk diskusi tapi dengan mengundang juga narasumber dari Kemendagri supaya kita punya persepsi yang sama," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/5/2017).
Menurut Djarot, salah satu alternatif bentuk proses sinkronisasi itu bisa meniru pengalaman transisi dari pemerintahan Gubernur DKI terdahulu, Fauzi Bowo ke penerusnya, Joko Widodo pada 2012 lalu.
Apabila berpijak pada proses sinkronisasi pada 2012 itu, menurut Djarot, ada kemungkinan sebagian program Anies-Sandiaga bisa masuk dalam APBD Perubahan DKI Jakarta 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018.
Namun, dia mengingatkan, masuknya program-program Anies-Sandiaga itu hanya bersifat penyempurnaan. Jadi, hanya sebagian program unggulan saja yang akan masuk.
"Saya juga ikuti masa transisi dari Pak Fauzi Bowo ke Pak Jokowi. Waktu itu memang kita percaya betul bahwa RPJMD, RKPD, itu disusun oleh Pak Fauzi Bowo,” kata Djarot.
“Kemudian masuklah Pak Jokowi, di situ ada beberapa penyempurnaan dan penambahan program unggulan. Saya masih ingat betul, program unggulan yang masuk di situ adalah program KJP (Kartu Jakarta Pintar) dan KJS (Kartu Jakarta Sehat)."
Saat ini, Djarot menjelaskan, proses penyusunan APBD DKI Jakarta 2018 telah memasuki tahap perumusan RKPD. Karena itu, segala jenis usulan terkait penyusunan APBD 2018 sebaiknya disampaikan melalui fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta.
Djarot berharap Anies-Sandiaga menghormati proses yang sedang berjalan baik di DPRD DKI maupun Bappeda DKI.
"Kalaupun ada masukan, tolong sampaikan kepada fraksi di DPRD, karena sekarang ini proses APBD ini sudah selesai Musrenbang. Sekarang lagi di Bappeda untuk menyusun RKPD dan RPJMD sebelum nanti disusun KUA-PPAS," kata Djarot.
Dia melanjutkan, "Berikan kesempatan kepada masyarakat yang sudah melakukan Musrenbang untuk masuk ke dalam RKPD, itu diakomodir. Kita enggak bisa potong tengah jalan."
Pada Selasa kemarin (16/5/2017), Pemprov DKI Jakarta mengadakan acara Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.
Di forum itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta Saefullah mengaku telah menerima masukan dari tim sinkronasi Anies-Sandiaga terkait dengan penyusunan APBD 2018. Konsultasi ini dilakukan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri.
"Permendagri tahun 2017 pasal 8a nomornya saya lupa, untuk penyusunan di situ dibilang, untuk penyususanan RKPD harus masukan visi-misi kepala daerah terpilih," kata Saefullah.
Ia juga mengatakan telah siap bertemu dengan tim sinkronisasi Anies-Sandiaga untuk membahas program seratus hari yang akan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2017, RKPD 2018 dan RPJMD 2018-2022. Namun, ia mengatakan masih menunggu perintah Djarot untuk melaksanakan proses sinkronisasi.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom
