Indeks Maruf Amin

Majelis Hakim MK menolak permohonan kubu Prabowo-Sandiaga yang meminta Cawapres 01 Ma'ruf Amin didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2019.

Namun, Helmy meyakini tidak akan ada keberpihakan pemerintah yang timpang kepada NU. Menurutnya selama ini, NU dianggap masih bisa memposisikan dirinya dengan baik.

Ma'ruf Amin mendoakan pasangannya dalam Pilpres 2019 sehat selalu dan terus berjuang untuk bangsa dan negara.

"Apa boleh bawa khilafah ke Indonesia? Tidak boleh. Menyalahi kesepakatan," kata Ma'ruf Amin. 

Sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kembali dibuka, Jumat (21/6/2019) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak terkait, TKN Jokowi-Ma'ruf.

Salah satu materi gugatan tim hukum Prabowo-Sandiaga ke MK adalah posisi Ma'ruf Amin di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Status Ma'ruf Amin lebih cocok diperkarakan di Bawaslu, lembaga yang bertugas menangani sengketa proses--bukan hasil--pemilu.

Posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri yang dijabat Ma'ruf merupakan hasil dari proses rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kedudukannya sama seperti konsultan hukum atau akuntan publik.

Bawaslu punya wewenang mengadili soal administrasi pemilu terkait posisi Cawapres 01, Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

TKN menyatakan yang memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi adalah Bawaslu RI, bukan kewenangan MK.

Peluang dalil BPN Prabowo-Sandi dikabulkan MK dalam sengketa hasil Pilpre 2019 adalah 50 persen berbanding 50 persen. 

Corporate Secretary BSM, Ahmad Reza, mengatakan BSM merupakan anak usaha Bank Mandiri yang berstatus bukan perusahaan BUMN.

TKN menyatakan posisi Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas di 2 Bank Syariah saat ia maju sebagai peserta Pilpres 2019 tidak bisa dipersoalkan.

Juru Bicara TKN Jokowi-Maruf, Arya Sinulingga, merespons pernyataan BPN soal Ma'ruf Amin bisa didiskualifikasi karena jabatannya di sejumlah bank syariah.

Persoalan terkait posisi Ma'ruf Amin di dua bank syariah saat ia menjadi cawapres dinilai lebih layak dilaporkan ke Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. 

Hasyim Asy'ari menilai status badan hukum Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah bukanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melainkan hanya anak perusahaan.

BW mengatakan seseorang yang menjadi seorang calon presiden atau wakil presiden harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat BUMN.

Ma'ruf mengatakan bahw Jokowi dengan Prabowo sedang mencari waktu yang tepat untuk keduanya bisa bertemu.

OSO sempat menyinggung soal makar usai mengucapkan selamat atas keunggulan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. 

Ma'ruf Amin meyakini, meski ada "gangguan" dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2019, hal itu tidak akan merusak tatanan kehidupan bangsa.