tirto.id -
"Sifatnya tanggung jawab moral NU untuk hadir memberikan yang terbaik. Wapres kan membantu menjalankan pemerintahan sebagai wakil kepala negara. Menteri kan teknis sekali dalam mengawal pemerintahan," kata Helmy kepada Tirto, Selasa (25/6/2019).
Namun, Helmy meyakini tidak akan ada keberpihakan pemerintah yang timpang kepada NU. Menurutnya selama ini, NU dianggap masih bisa memposisikan dirinya dengan baik.
"Selama ini PBNU kan tetap bisa jaga posisi moral hubungan dengan pemerintah dan keseimbangan," katanya lagi.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani merasa PBNU sebenarnya sudah mendapat kehormatan dengan berhasilnya Ma'ruf menjadi Cawapres Jokowi.
"NU kan sudah mendapatkan kehormatan yang luar biasa, bukan lagi masuk kabinet, pemimpin tertingginya sudah jadi wapres," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, (24/6/2019).
Namun, Arsul memang tidak mempermasalahkan apabila PBNU meminta jatah menteri. Dia hanya sekadar mengingatkan bahwa Jokowi tentu akan menimbang menterinya dari berbagai elemen masyarakat.
"Tentu nanti Pak Jokowi yang akan bicara dengan para petinggi NU. Tapi saya kira Pak Jokowi akan mempertimbangkan semua elemen masyarakat," ujarnya lagi.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
