Menuju konten utama

JK Bantah Pertemuan dengan Ma'ruf Bahas Soal Jatah Menteri

Dalam pertemuan itu keduanya membahas soal tugas pokok dan fungsi seorang wakil presiden, namun JK membantah mereka membahas soal komposisi kabinet Joko Widodo pada periode berikutnya.

JK Bantah Pertemuan dengan Ma'ruf Bahas Soal Jatah Menteri
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) berjabat tangan dengan Wakil Presiden terpilih KH Ma'ruf Amin (kanan) sebelum melakukan pertemuan di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (4/7/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin ke kantornya, Kamis (4/7/2019) pagi hingga siang tadi.

Dalam pertemuan itu keduanya membahas soal tugas pokok dan fungsi seorang wakil presiden, namun JK membantah mereka membahas soal komposisi kabinet Joko Widodo pada periode berikutnya.

"Enggak ada, karena itu antara Pak Jokowi dengan beliau [Ma'ruf Amin]," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

JK mengatakan pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif presiden sehingga ia tak lagi bisa memberikan masukan kepada Jokowi.

Menurutnya, Ma'ruf Amin lah yang bisa memberikan masukan ke Jokowi dalam menyusun kabinetnya.

"Kalau soal kabinet itu urusan prerogatif presiden, tentu wapres dapat memberikan masukan," kata JK.

Hal yang sama diungkapkan Ma'ruf Amin bahwa tak ada pembicaraan bersama JK mengenai penyusunan kabinet Jokowi pada periode berikutnya. Menurut Ma'ruf ia sama sekali belum mengetahui siapa saja yang akan menjadi menteri maupun jumlahnya.

Bulan ini, kata Ma'ruf akan ada pembicaraan mengenai masalah ini dengan Jokowi namun sampai saat ini belum terlaksana.

"Yang pasti kan tentu ada dari pihak partai koalisi, dari profesional, kira-kira begitu. jumlahnya belum, apalagi orangnya, orangnya tambah belum," kata Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, soal pemyusunan kabinet ia bersama Jokowi pasti akan mengakomodir keinginan berbagai pihak seperti partai politik, bahkan termasuk keinginan organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama.

Namun, soal siapa dan berapa jumlahnya, ia menegaskan belum membicarakannya dengan Jokowi.

"Termasuk NU, termasuk yang lain-lain. Tentu semuanya mungkin. Tapi itu hak prerogatif presiden. Kalau partai pasti lah. Namanya partai pendukung. Tapi jumlahnya berapa itu belum," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait KABINET JOKOWI atau tulisan lainnya dari Bayu Septianto

tirto.id - Politik
Reporter: Bayu Septianto
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Nur Hidayah Perwitasari