Indeks Maki

Boyamin menyatakan KPK perlu memberdayakan masyarakat lokal supaya dapat mengawasi alokasi dana otsus Papua.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang.

MAKI memprotes penghitungan pemberian kebebasan bersyarat untuk sejumlah napi koruptor pada Selasa, 6 September 2022 kemarin.

Kapal yang diduga mengangkut limbah beracun labuh jangkar di perairan Pelabuhan Batu Ampar.

Kuasa hukum Surya Darmadi memastikan kliennya akan kembali ke Indonesia dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

KPK terkesan lamban menangkap buronan Surya Darmadi. KPK juga dinilai tak berpengalaman di sidang in absentia.

Menurut Boyamin, KPK perlu menyidik perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan pemberi suap Mardani Maming.

Boyamin berharap KPK melakukan upaya maksimal untuk menangkap DPO yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya.

MAKI menilai Mantan Ketua DPR Setya Novanto tetap ditahan oleh KPK meski yang bersangkutan tengah mengajukan praperadilan.

MAKI menilai KPK memerlukan unsur jaksa pada posisi pimpinan untuk keperluan penuntutan di pengadilan yang sedang terlihat lemah.

Boyamin berharap Dewas KPK bisa memberikan sanksi tegas kepada Lili Pintauli berupa pemberhentian dari jabatannya.

MAKI menduga Komisioner KPK Lili Pintauli melanggar dua pasal terkait penerimaan gratifikasi akomodasi dan tiket MotoGP.

Boyamin berharap nantinya pengganti Lili dapat dipilih dengan mekanisme yang tepat sehingga menghasilkan orang yang berintegritas.

Penyidik menemukan peristiwa dugaan korupsi berupa gratifikasi dan pemerasan yang dilakukan pejabat Kabag Mutasi Biropeg Setjen Kemenkumham 2020-2021.

Boyamin menyebut putusan kasasi MA terkait vonis bebas Samin Tan sudah final, kecuali jika KPK mempunyai bukti baru untuk melakukan peninjauan kembali.

Pelaporan dugaan pungli ini dilampiri bukti dugaan transfer rekening bank dengan nilai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Anggaran Kejagung saat ini masih kecil, sehingga MAKI setuju usulan pembubaran KPK dan anggarannya dialihkan ke kejaksaan.

MAKI meminta KPK proses hukum tanpa kehadiran (in absentia) terhadap Harun Masiku, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai persidangan.

MAKI mendorong DPR melakukan tender dengan cara yang benar: transparan dan tidak menghambur-hamburkan uang rakyat.

Boyamin menilai profil perusahaan pemenang tender gorden DPR mencurigakan. Senayan diminta tak melanjutkan proyek tersebut.