Indeks Maki
Mahfud MD: Presiden Dorong RUU Perampasan Aset Segera Disahkan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang.
MAKI Sebut Ada Kesalahan Penghitungan Bebas Bersyarat Napi Koruptor
MAKI memprotes penghitungan pemberian kebebasan bersyarat untuk sejumlah napi koruptor pada Selasa, 6 September 2022 kemarin.
MAKI Laporkan Dugaan Penyelundupan Limbah Beracun di Kepulauan Riau
Kapal yang diduga mengangkut limbah beracun labuh jangkar di perairan Pelabuhan Batu Ampar.
MAKI Sebut Buronan Surya Darmadi Tiba di Indonesia Hari Ini
Kuasa hukum Surya Darmadi memastikan kliennya akan kembali ke Indonesia dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.
MAKI: Posisi KPK Serba Sulit di Kasus Surya Darmadi
KPK terkesan lamban menangkap buronan Surya Darmadi. KPK juga dinilai tak berpengalaman di sidang in absentia.
KPK Didesak Usut Perusahaan Pemberi Suap Mardani Maming
Menurut Boyamin, KPK perlu menyidik perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan pemberi suap Mardani Maming.
Usai Mardani Maming, Harun Masiku Diminta Serahkan Diri ke KPK
Boyamin berharap KPK melakukan upaya maksimal untuk menangkap DPO yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya.
MAKI: KPK Bisa Tahan Mardani Maming Tanpa Tunggu Hasil Praperadilan
MAKI menilai Mantan Ketua DPR Setya Novanto tetap ditahan oleh KPK meski yang bersangkutan tengah mengajukan praperadilan.
MAKI Harap Jokowi Pilih Pengganti Lili Pintauli dari Unsur Jaksa
MAKI menilai KPK memerlukan unsur jaksa pada posisi pimpinan untuk keperluan penuntutan di pengadilan yang sedang terlihat lemah.
Lili Pintauli Diminta Tak Mengulur Sidang Etik KPK
Boyamin berharap Dewas KPK bisa memberikan sanksi tegas kepada Lili Pintauli berupa pemberhentian dari jabatannya.
Lili Pintauli Diduga Melanggar 2 Pasal terkait Gratifikasi MotoGP
MAKI menduga Komisioner KPK Lili Pintauli melanggar dua pasal terkait penerimaan gratifikasi akomodasi dan tiket MotoGP.
MAKI Yakin Lili Pintauli Sudah Mundur dari KPK
Boyamin berharap nantinya pengganti Lili dapat dipilih dengan mekanisme yang tepat sehingga menghasilkan orang yang berintegritas.
Kasus Pejabat Kumham Peras Kalapas Naik ke Penyidikan
Penyidik menemukan peristiwa dugaan korupsi berupa gratifikasi dan pemerasan yang dilakukan pejabat Kabag Mutasi Biropeg Setjen Kemenkumham 2020-2021.
Samin Tan Bebas, KPK Bisa PK Jika Punya Bukti Baru
Boyamin menyebut putusan kasasi MA terkait vonis bebas Samin Tan sudah final, kecuali jika KPK mempunyai bukti baru untuk melakukan peninjauan kembali.
MAKI Laporkan Dugaan Pungli Pejabat Kemenkumham
Pelaporan dugaan pungli ini dilampiri bukti dugaan transfer rekening bank dengan nilai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
MAKI Setuju Anggaran KPK untuk Kejaksaan: Kerja Jaksa Jadi Maksimal
Anggaran Kejagung saat ini masih kecil, sehingga MAKI setuju usulan pembubaran KPK dan anggarannya dialihkan ke kejaksaan.
MAKI Desak KPK Proses Hukum In Absentia untuk Harun Masiku
MAKI meminta KPK proses hukum tanpa kehadiran (in absentia) terhadap Harun Masiku, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai persidangan.
MAKI Ingatkan DPR Transparan soal Pengecatan Atap Gedung Nusantara
MAKI mendorong DPR melakukan tender dengan cara yang benar: transparan dan tidak menghambur-hamburkan uang rakyat.
MAKI Curigai Latar Belakang Perusahaan Pemenang Tender Gorden DPR
Boyamin menilai profil perusahaan pemenang tender gorden DPR mencurigakan. Senayan diminta tak melanjutkan proyek tersebut.
Dugaan Gratifikasi, MAKI Desak Lili Pintauli Mengundurkan Diri
MAKI beralasan, Lili Pantauli kerap melakukan pelanggaran etik. Ia dinilai telah membebani dan sudah tidak berguna bagi KPK.