Indeks Maki

MAKI menduga Komisioner KPK Lili Pintauli melanggar dua pasal terkait penerimaan gratifikasi akomodasi dan tiket MotoGP.

Boyamin berharap nantinya pengganti Lili dapat dipilih dengan mekanisme yang tepat sehingga menghasilkan orang yang berintegritas.

Penyidik menemukan peristiwa dugaan korupsi berupa gratifikasi dan pemerasan yang dilakukan pejabat Kabag Mutasi Biropeg Setjen Kemenkumham 2020-2021.

Boyamin menyebut putusan kasasi MA terkait vonis bebas Samin Tan sudah final, kecuali jika KPK mempunyai bukti baru untuk melakukan peninjauan kembali.

Pelaporan dugaan pungli ini dilampiri bukti dugaan transfer rekening bank dengan nilai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Anggaran Kejagung saat ini masih kecil, sehingga MAKI setuju usulan pembubaran KPK dan anggarannya dialihkan ke kejaksaan.

MAKI meminta KPK proses hukum tanpa kehadiran (in absentia) terhadap Harun Masiku, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai persidangan.

MAKI mendorong DPR melakukan tender dengan cara yang benar: transparan dan tidak menghambur-hamburkan uang rakyat.

Boyamin menilai profil perusahaan pemenang tender gorden DPR mencurigakan. Senayan diminta tak melanjutkan proyek tersebut.

MAKI beralasan, Lili Pantauli kerap melakukan pelanggaran etik. Ia dinilai telah membebani dan sudah tidak berguna bagi KPK.

Sembilan perusahaan tersebut, yakni PT PA, PT EP, PT PI, PT BA, PT IT, PT NL, PT TJ, PT MS, & PT SP. Diduga CPO diekspor besar-besaran ke luar negeri.

Satu kontainer berisi 1.835 karton minyak goreng kemasan akan diekspor secara ilegal melalui Pelabuhan Tanjung Priok ke Hongkong.

Koordinator MAKI menilai kehadiran Firli saat pelantikan 44 eks pegawai KPK bisa dimaknai sebagai proses islah demi bersinergi dalam pemberantasan korupsi.

Keterlibatan Azis dalam sejumlah perkara terungkap dalam persidangan kasus suap penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.

Gugatan tersebut lantaran MAKI menilai pengangkatan Nyoman Adhi Suryadnyana tidak memenuhi syarat administrasi.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Lili Pintauli mundur sebab jika tetap di KPK, publik akan terus mengungkap isu pelanggaran etik.

Kata Karyoto, pihaknya bingung menangkap Masiku karena posisinya di luar negeri & masih dalam kondisi pandemi COVID-19.

MAKI minta jaksa mengajukan kasasi atas putusan bebas mandor dalam kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. 

Alasannya, KPK baru lakukan 5 penggeledahan dari 20 izin penggeledahan yang dikeluarkan Dewas, selain itu KPK belum juga memeriksa kader PDIP Ihsan Yunus.

Dokumen dari jaksa & polisi berguna bagi KPK untuk mendalami dugaan keterlibatan petinggi institusi tertentu yang memberikan bantuan kepada Djoko Tjandra.