Indeks Mahkamah Konstitusi

Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Arief Hidayat masih enggan berkomentar soal desakan terhadap dirinya untuk mundur sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Muchtar Effendi diduga memakai duit suap senilai Rp13,5 miliar untuk membeli tanah, bangunan, puluhan mobil dan belasan sepeda motor yang diatasnamakan orang lain.

"Kewenangan MK hanya lima. Di luar dari itu tidak bisa memberi fatwa apapun," kata Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara sekaligus juru bicara MK, Fajar Laksono Soeroso.

Dalam KUHP yang lama, penghinaan presiden diatur dalam Pasal 134--pasal yang kemudian dicabut MK karena dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

UU MD3 dapat mengancam kebebasan berekspresi yang sebetulnya sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar.

Perbedaan cara pikir hakim MK terhadap kasus HAM disinyalir menjadi salah satu alasan mengapa putusan MK tentang pelanggaran HAM berbeda-beda.

Gugatan pertama diajukan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK). Gugatan kedua berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Gugatan diajukan setelah hasil polling di akun media sosial PSI menyatakan 91 persen responden mendukung pengajuan gugatan," kata Antoni.

Donal menyangsikan integritas Hakim MK, Arief Hidayat dalam mengambil keputusan gugatan uji materi terhadap UU MD3 baru.

Mahfud menyayangkan kasus Novel Baswedan belum menemukan titik terang sehingga ia mendorong untuk pembentukan TGPF.

Arief Hidayat didesak mundur karena melakukan dua kali pelanggaran etika.

PSI menilai sejumlah pasal hasil revisi UU MD3 mencederai demokrasi sehingga berencana mengajukan gugatan uji materi terhadap undang-undang yang belum lama ini disahkan oleh DPR tersebut.

Ratusan civitas akademika Yogyakarta mendesak Ketua MK Arief Hidayat segera mundur karena melakukan korupsi kewenangan dan pelanggaran etika.

Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) mengajukan gugatan uji materi tiga pasal dalam UU MD3 yang baru disahkan oleh DPR ke MK pada Rabu kemarin (14/2/2018).

Hak angket DPR tidak bisa digunakan untuk mempertanyakan kebijakan KPK dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Sejumlah institusi berencana menggugat UU MD3 ke MK. Apakah jalannya akan mulus?

Dalam pembacaan putusan uji materi UU MD3 terjadi perbedaan pendapat. Lima hakim konstitusi lain termasuk Arief memilih opsi menolak gugatan.

Dengan ditolaknya gugatan uji materi dari KPK, Masinton menilai, Pansus Angket itu sah dan seluruh rekomendasinya mengikat kepada KPK.

KPK menilai putusan MK yang menganggap Komisi Antirasuah termasuk dalam bagian lembaga eksekutif berkebalikan dengan empat putusan Mahkamah lainnya.

Bambang mengaku mempunyai kewajiban untuk memperbaiki hubungan DPR dan KPK.