Indeks Mahkamah Konstitusi

MK menilai anggapan pemohon menuding penetapan presidential threshold merupakan upaya tarik-menarik politik, adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai secara hukum.

Effendi menyatakan presidential threshold 20 persen akan membula peluang calon tunggal dalam Pilpres 2019.

Menurut Veri, segala tunggakan perkara itu bisa mempengaruhi hasil pemilu.

Pemidanaan akan berlaku pada subjek hukum yang telah terbukti melakukan perbuatan LGBT.

DPR berencana memperluas delik tindak pidana asusila dengan dalil moral dan agama.

MUI mempertanyakan putusan MK yang menolak kriminalisasi terhadap LGBT dan hubungan di luar nikah.

Meski akhirnya MK menolak permohonan revisi undang-undang terkait kesusilaan, 4 dari 9 hakim MK berpendapat lain.

Dalam putusan MK soal LGBT dan perzinaan, ada empat hakim yang menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat.

Upaya memidanakan orang berhubungan seksual di luar nikah dan LGBT gugur setelah MK menolak permohonan revisi pasal-pasal kesusilaan.

"Kami akan segera panggil KPK. Berdasar putusan provisi tetap menyatakan KPK adalah objek dari hak angket DPR," kata Taufiqulhadi.

"Kami mendapat informasi sudah ada laporan ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Jadi sebaiknya kita tunggu proses di Dewan Etik tersebut," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Dewan Etik MK segera memanggil pelapor dan sejumlah anggota DPR terkait dengan kasus lobi politik Arief Hidayat.

Keraguan terhadap proses uji kelayakan dan kepatutan bermula dari dugaan Arief melakukan lobi kepada anggota DPR.

Tim Advokasi Selamatkan KPK khawatir perkara uji materi Pansus Angket KPK di MK diputus secara tidak obyektif.

Pertemuan dilakukan di Hotel Ayana Midplaza.

Dewan Etik MK memeriksa Ketua MK Arief Hidayat selama sejam pada hari ini.

Keputusan Komisi III menunjuk Arief Hidayat sebagai hakim MK dianggap akan menurunkan citra MK.

Arief Hidayat menolak berkomentar lebih jauh terkait lobi-lobi yang dilakukan untuk memuluskan uji kelayakan dirinya sebagai hakim MK.

Dewan Etik MK menyerahkan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi, Arief Hidayat. 

Arief Hidayat tetap yakin pelaporan dirinya ke Dewan Etik MK tidak akan mempengaruhi proses fit and proper test dirinya di DPR.