Indeks Mahkamah Konstitusi

Maria berharap hakim yang terpilih bisa membawa amanah dan mengembalikan harkat MK.

Aswanto terpilih jadi Wakil Ketua menggantikan Anwar Usman yang kini terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi 2018-2020.

Anwar Usman hakim konstitusi pertama yang diajukan oleh MA yang terpilih menjadi Ketua MK.

Delapan hakim konstitusi akan mengikuti proses pemilihan Ketua MK dalam mekanisme RPH hari ini.

Rapat Pleno Hakim Konstitusi (RPH) untuk memilih Ketua MK periode 2018-2021 dimulai Senin (1/4/2018) pagi.

Arief ditetapkan kembali menjadi hakim konstitusi oleh DPR RI pada akhir 2017 lalu.

Menurut Jokowi, persoalan pelanggaran etik yang melibatkan Arief Hidayat merupakan wilayah kewenangan MK.

Arief telah menjabat ketua MK periode pertama (2015-2017) selama dua setengah tahun dan periode kedua baru berjalan delapan bulan.

Arief Hidayat ditetapkan kembali menjadi hakim konstitusi oleh DPR RI untuk periode kedua 2018 sampai dengan 2023.

Arie Hidayat dinilai tidak pantasi jadi hakim MK karena sudah melakukan dua kali pelanggaran kode etik.

Arief Hidayat dinilai tidak layak kembali menjabat sebagai hakim MK karena telah menerima dua sanksi pelanggaran etik.

Ada penolakan terhadap UU, berarti kesadaran warga makin meningkat akan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945.

Menurut Juru Bicara Presiden Johan Budi, nama-nama kandidat pengganti Hakim MK Maria Farida, yang akan diusulkan oleh pemerintah, masih digodok.

Masa jabatan Hakim Konstitusi Maria Farida akan habis pada Agustus 2018.

Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Arief Hidayat masih enggan berkomentar soal desakan terhadap dirinya untuk mundur sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Muchtar Effendi diduga memakai duit suap senilai Rp13,5 miliar untuk membeli tanah, bangunan, puluhan mobil dan belasan sepeda motor yang diatasnamakan orang lain.

"Kewenangan MK hanya lima. Di luar dari itu tidak bisa memberi fatwa apapun," kata Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara sekaligus juru bicara MK, Fajar Laksono Soeroso.

Dalam KUHP yang lama, penghinaan presiden diatur dalam Pasal 134--pasal yang kemudian dicabut MK karena dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

UU MD3 dapat mengancam kebebasan berekspresi yang sebetulnya sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar.

Perbedaan cara pikir hakim MK terhadap kasus HAM disinyalir menjadi salah satu alasan mengapa putusan MK tentang pelanggaran HAM berbeda-beda.