Indeks Mahkamah Konstitusi

ICW dan anggota koalisi lain berencana melaporkan Arief Hidayat lantaran diduga melobi DPR saat uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test di DPR.

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Hakim MK Anwar Usman.

"Kita prinsip dalam putusan kemarin kita nggak mau membentuk agama baru, tapi kita harus mengakui bahwa di Indonesia ini ada kepercayaan yang tidak melalui jalur agama, Pancasila," kata Arief Hidayat.

Penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan ingin kolom agama KTP elektronik ditulis spesifik.

Ada tiga alasan yang menjadi penyebab kekacauan hukum di Indonesia sehingga sering muncul gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi.

KPK bisa memeriksa seorang tersangka tindak pidana korupsi tanpa izin presiden.

MK menolak permohonan gugatan uji materi tentang permohonan uji materi tentang pemasyarakatan terkait aturan pemberian remisi.

"Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK Jakarta, Selasa (7/11/2017).`

Lima napi korupsi menyebutkan bahwa ketentuan a quo telah menghambat para pemohon untuk mendapatkan remisi.

Pasca ditolaknya gugatan kubu Djan Faridz oleh MK, Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi meminta pendukung kubu Djan untuk bergabung kembali untuk bersama menghadapi Pemilu 2019.

Pengesahan Perppu Ormas menjadi UU oleh DPR RI berpeluang besar menyebabkan materi gugatan terkait beleid itu di MK kehilangan objek uji materinya.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto resmi mendaftarkan gugatan atas SK Menkumham terkait pembubaran ormas ini ke PTUN pada 13 Oktober lalu.

Mahkamah Konstitusi menyatakan penegak hukum tetap bisa menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru meski penetapan tersangka sudah pernah dibatalkan sidang praperadilan.

Salah satu saksi ahli di sidang gugatan uji materi UU Nomor 1/PNPS/1965 atau UU Penodaan Agama di MK berpendapat ajaran Ahmadiyah layak dianggap sesuai dengan ajaran Islam.

Apindo mengimbau pada KPPU untuk mematuhi putusan MK terkait dikabulkannya uji materi terhadap UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebagai lembaga yang bertugas dalam menegakkan keadilan demokrasi di Indonesia, Bawaslu dinilai belum kuat dalam menjalankan kewenangannya.

Keputusan KPK mengenai panggilan Pansus Angket di DPR RI tetap menunggu isi putusan MK terhadap gugatan uji materi UU MD3.

Sebagai mantan ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman mengaku telah melaksanakan tugas sesuai mekanisme yang ada.

Patrialis diberi waktu paling lama 1 minggu untuk mengajukan banding sejak putusan diketok Pengadilan Tipikor Jakarta.

Vonis untuk Patrialis Akbar lebih rendah dibanding dengan tuntutan JPU KPK yang meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman 12,5 tahun penjara.