Indeks Mahkamah Konstitusi

"Perbuatan OSO dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan, harkat, martabat MK dan para hakim MK."

Uji materi syarat capres dan cawapres diajukan Perindo ke MK agar Jusuf Kalla bisa mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.

"Kami kan sebelum mengambil keputusan mengambil dulu pendapat ahli hukum, pegiat pemilu, dan kami akan laksanakan putusan MK," Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting.

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang sengket Pilkada 2018 pada 16-27 Juli pukul 09.00 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

"Dalam kaitan dengan ini, putusan MK lebih buruk dari SKB terhadap JAI [Jemaah Ahmadiyah Indonesia] yang jelas melakukan pelanggaran HAM"

Para jemaah Ahmadiyah telah mencampuradukan persoalan konstitusionalitas norma dalam UU 1/PNPS/1965 dengan tindak lanjut pelaksanaan UU aquo melalui SKB.

Menurut Fadli, masa jabatan presiden dan wakil presiden harus tetap dibatasi.

Menurut Syamsudin, langkah Jusuf Kalla yang mengajukan diri jadi pihak terkait juga bertentangan dengan pernyataan-pernyataannya di media.

Pendaftaran sengketa hasil Pilkada 2018 sudah ditutup 11 Juli lalu, namun dibuka kembali karena masih ada laporan permasalahan dalam penetapan pemenang.

"Memang ada yang minta dari pansel untuk meminta informasi tentang rekam jejak dari para calon hakim MK itu, ya kita sedang lakukan pendalaman, kita akan cermati," kata Prasetyo.

Hingga pukul 24.00 WIB, Rabu (11/7/2018), terdapat 60 permohonan sengketa hasil Pilkada 2018 yang diterima MK.

"Pagi ini total sudah masuk 42 permohonan PHP Kada 2018, baik yang mendaftar melalui laman khusus (daring) dan ada yang menyerahkan secara langsung ke MK," kata Rubiyo.

Hingga Selasa sore (10/7/2018) telah ada 29 gugatan hasil Pilkada 2018 yang diajukan ke MK.

Hingga Selasa siang (10/7/2018), MK telah menerima permohonan 28 perkara sengketa hasil Pilkada 2018.

Keempat daerah yang hasil pilkadanya berpotensi digugat dan diterima MK adalah Kota Cirebon, Kota Tegal, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

"Kami harus dapatkan masukan dari beberapa sumber dan kali ini kami datang ke KPK, kami harapkan juga akan memberikan masukan-masukan yang sama," kata Harjono.

"Iya [pertemuan Pansel MK dengan pimpinan KPK]. Ini sudah di KPK," kata Anggota Pansel Hakim MK Zainal Arifin Mochtar.

Setelah mendaftarkan permohonan lewat sistem online, pemohon dapat langsung datang ke MK.

Aliansi ojek daring disarankan tak lagi mengupayakan jalur pengadilan agar kendaraan roda dua bisa dikategorikan transportasi umum.

Keputusan MK membuat ojek online tetap dianggap sebagai transportasi umum ilegal lantaran tidak memenuhi standar keamanan bagi penumpang.