Indeks Mahkamah Konstitusi

Arief ditetapkan kembali menjadi hakim konstitusi oleh DPR RI pada akhir 2017 lalu.

Menurut Jokowi, persoalan pelanggaran etik yang melibatkan Arief Hidayat merupakan wilayah kewenangan MK.

Arief telah menjabat ketua MK periode pertama (2015-2017) selama dua setengah tahun dan periode kedua baru berjalan delapan bulan.

Arief Hidayat ditetapkan kembali menjadi hakim konstitusi oleh DPR RI untuk periode kedua 2018 sampai dengan 2023.

Arie Hidayat dinilai tidak pantasi jadi hakim MK karena sudah melakukan dua kali pelanggaran kode etik.

Arief Hidayat dinilai tidak layak kembali menjabat sebagai hakim MK karena telah menerima dua sanksi pelanggaran etik.

Ada penolakan terhadap UU, berarti kesadaran warga makin meningkat akan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945.

Menurut Juru Bicara Presiden Johan Budi, nama-nama kandidat pengganti Hakim MK Maria Farida, yang akan diusulkan oleh pemerintah, masih digodok.

Masa jabatan Hakim Konstitusi Maria Farida akan habis pada Agustus 2018.

Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Arief Hidayat masih enggan berkomentar soal desakan terhadap dirinya untuk mundur sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Muchtar Effendi diduga memakai duit suap senilai Rp13,5 miliar untuk membeli tanah, bangunan, puluhan mobil dan belasan sepeda motor yang diatasnamakan orang lain.

"Kewenangan MK hanya lima. Di luar dari itu tidak bisa memberi fatwa apapun," kata Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara sekaligus juru bicara MK, Fajar Laksono Soeroso.

Dalam KUHP yang lama, penghinaan presiden diatur dalam Pasal 134--pasal yang kemudian dicabut MK karena dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

UU MD3 dapat mengancam kebebasan berekspresi yang sebetulnya sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar.

Perbedaan cara pikir hakim MK terhadap kasus HAM disinyalir menjadi salah satu alasan mengapa putusan MK tentang pelanggaran HAM berbeda-beda.

Gugatan pertama diajukan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK). Gugatan kedua berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Gugatan diajukan setelah hasil polling di akun media sosial PSI menyatakan 91 persen responden mendukung pengajuan gugatan," kata Antoni.

Donal menyangsikan integritas Hakim MK, Arief Hidayat dalam mengambil keputusan gugatan uji materi terhadap UU MD3 baru.

Mahfud menyayangkan kasus Novel Baswedan belum menemukan titik terang sehingga ia mendorong untuk pembentukan TGPF.

Arief Hidayat didesak mundur karena melakukan dua kali pelanggaran etika.