Indeks Mahkamah Konstitusi

DPR RI harusnya sadar atas putusan MK yang melarang razia dan penyitaan buku tanpa proses pengadilan terlebih dahulu.

Dalam audiensi antara kader Hanura dengan KPU siang tadi, tak ada titik temu. 

Penyitaan buku seharusnya dilakukan Kejaksaan setelah ditetapkan demikian oleh pengadilan.

Komnas Perempuan menganggap putusan MK dalam perkara uji materi UU Perkawinan bisa menekan angka pernikahan anak. Oleh karena itu, implementasi putusan itu penting untuk dikawal. 

MK mengabulkan gugatan uji materi terkait batas usia perkawinan yang dinaikkan di UU Perkawinan karena dinilai diskriminatif dan rentan terhadap perkawinan anak.

MK akan membacakan putusan terkait gugatan uji materi UU Perkawinan pasal 7 ayat 1 mengenai batas usia perkawinan.

KPU akan mengkaji perbedaan putusan MA dan MK tentang caleg DPD yang merangkap jabatan di partai politik bersama ahli hukum. KPU juga akan beraudiensi dengan MA dan MK membahas perbedaan putusan itu.

MA membuat putusan terkait uji materi yang dilayangkan Ketua Hanura Oesman Sapta, tapi putusannya bertentangan dengan putusan MK.

MA meminta KPU bersabar menunggu salinan putusan uji materi PKPU Nomor 26 tahun 2018 karena masih dalam proses minutasi.

KPU RI menyatakan akan mengambil keputusan yang paling dekat dengan prinsip dualisme MA dan MK terkait PKPU Nomor 26 Tahun 2018.

Polisi masih mendalami siapa yang terlibat dalam merekayasa video hoaks kerusuhan MK.

Tiga penyebar hoaks video kerusuhan di MK ditangkap Polisi.

Empat orang ditangkap pihak kepolisian diduga menyebarkan video kerusuhan yang ternyata hoaks di depan Gedung MK.

Kuasa hukum KPU Puncak melaporkan Refly Harun ke kepolisian karena diduga memalsukan surat yang menjadi bukti dalam persidangan sengketa pilkada di MK.

Enny Nurbaningsih diangkat menjadi Hakim MK menggantikan Maria Farida Indrati yang sudah memasuki masa pensiun.

Untuk sidang gugatan soal masa jabatan wakil presiden ini sendiri terakhir baru masuk ke tahap sidang perbaikan permohonan.

Apabila MK mengabulkan gugatan tersebut, maka Jusuf Kalla bisa kembali maju sebagai cawapres.

"Peraturan ini [presidential threshold] justru mengebiri hak masyarakat dalam berpolitik."

Sekjen MK M Guntur Hamzah mengatakan, sidang uji materi produk hukum rata-rata bisa berlangsung selama 3 bulan hingga 2 tahun. 

"Perbuatan OSO dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan, harkat, martabat MK dan para hakim MK."